RINGTIMES BANYUWANGI – Foto tangkapan layar politisi sekaligus anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka beredar di media sosial Facebook. Foto tersebut dibubuhi judul ‘Rieke: Memang saya PKI, ada yang salah?.’
Foto hasil tangkapan layar tersebut diketahui diunggah akun Facebook @armando.suhara.5 pada Selasa 23 Juni 2020 lalu.
Akun Facebook @armando.suhara.5 diketahui dimiliki oleh Armand Suhara dan diketahui unggahan tersebut salah atau keliru.
Baca Juga: LAGU POP: Lirik Lagu 'Menepi' dari Ngatmombilung
Mengutip unggahan keterangan akun Instagram Hoax Crisis Center Jawa Barat, yang dikutip Ringtimes Banyuwangi dari PikiranRakyat-Cirebon.com, ternyata unggahan yang dibagikan akun Facebook Armand Suhara adalah hasil editan atau suntingan.
Diketahui, judul asli berita media terkait adalah “Pilgub Jabar, Rieke Diah: Saya Siap Maju Kalau Instruksi Partai” yang ditulis oleh Jurnalis Mukhlis Dinillah pada Jumat, 17 Maret 2017 lalu.
Foto Rieke yang dijadikan sampul dalam artikel itu, ternyata adalah karya jurnalis Rengga Sancaya.
Baca Juga: Masih Bingung Cari HP Sesuai Budget? Berikut 5 Rekomendasi Smartphone Terbaik 2020 1-5 jutaan
Artikel berita ini sebelumnya telah tayang di pikiranrakyat-cirebon.com berjudul Hoaks atau Fakta: Beredar Ungkapan Rieke Diah Pitaloka ‘Memang Saya PKI Ada yang Salah?'
Dengan demikian, unggahan akun Facebook Armand Suhara dalam kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Manipulated Content atau Konten yang Dimanipulasi.
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan).
Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok.
Baca Juga: Perseteruan PSSI Shin Tae-yong Mereda, Ketum PSSI: Kamu itu Adik Saya
Hoaks terkait Rieke ini pun sebelumnya juga sudah diperiksa faktanya oleh Mafindo dan ditayangkan pada turnbackhoax.id.
Untuk para pembaca diharapkan dapat selalu menyaring berbagai informasi yang ada dari media manapun, sebab kebenarannya harus terbukti nyata dan tidak ada unsur menyesatkan atau menguntungkan satu pihak.*** (Tyas Siti Gantina/Pikiran Rakyat Cirebon)