RINGTIMES BANYUWANGI - Halo adik-adik. Pada artikel kali ini kita akan membahas kunci jawaban PKn kelas 9 SMP halaman 94 nomor 11-16 Uji Kompetensi Bab 3 lengkap dengan pembahasan terbaru 2022.
Mari kita bersama-sama mempelajari kunci jawaban PKn kelas 9 SMP halaman 94 nomor 11-16 Uji Kompetensi Bab 3 lengkap dengan pembahasan terbaru 2022 yang akan dibahas dengan cermat dan konsentrasi.
Berikut kunci jawaban PKn kelas 9 SMP halaman 94 nomor 11-16 Uji Kompetensi Bab 3 lengkap dengan pembahasan terbaru 2022 dilansir dari laman Buku Kemdikbud berdasarkan panduan dari Alumni Pendidikan PKn Universitas Muhammadiyah Malang, Kunti Nur Afifah, S.Pd. pada Sabtu, 6 Agustus 2022.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 94 Nomor 1-5 Uji Kompetensi Bab 3 Lengkap Pembahasan
11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Jawab: Dalam Pasal 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut.
a) Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)].
b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)].
c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)].
d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)].
e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].
Baca Juga: Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 51 Nomor 4-7 Uji Kompetensi Bab 2 Lengkap Pembahasan
12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
Jawab: Diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas pokok sebagai berikut.
1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10).
2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11).
3) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
4) Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 ayat (1)].
6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat (2)].
Baca Juga: Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 51 Nomor 1-3 Uji Kompetensi Bab 2 Lengkap Pembahasan
7) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15)
Sedangkan tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, yaitu sebagai berikut.
1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [Pasal 5 ayat (1)].
2) Menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)].
3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17).
4) Membuat undang-undang bersama DPR [Pasal 20 ayat (2)].
5) Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) [Pasal 23 ayat (2)].
13. Jelaskan fungi-fungsi DPR!
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
a) Fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 29 30 Nomor 6-10 Uji Kompetensi Bab 1
b) Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang.
c) Fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.
14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!
Jawab: Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
MA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang.
3) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.
4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rahabilitasi
Sedangkan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:
a. menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?
Jawab: Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkmah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain sebagai berikut.
1) Menetapkan undang-undang Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara (APBN).
Dewan Perwakilan Daerah juga berwewenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.
2) Pemberhentian Presiden DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.
Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.
16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?
Jawab: Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut, yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.
Demikian pembahasan kunci jawaban PKn kelas 9 SMP halaman 94 nomor 11-16 Uji Kompetensi Bab 3 lengkap dengan pembahasan terbaru 2022.
Semoga membantu ya, adik-adik! Selamat belajar, jangan lupa banyak berlatih meskipun sudah dipelajari.
Disclaimer:
Artikel ini dibuat untuk membantu para siswa memahami pembelajaran serta menjawab pertanyaan secara mandiri dirumah.
Artikel ini tidak menjamin kebenaran yang bersifat mutlak, karena tidak menutup kemungkinan ada eksplorasi jawaban lainnya.***