RINGTIMES BANYUWANGI - Pihak Google mengatakan telah menghapus lebih dari 2.500 channel YouTube yang bersangkutan dengan Tiongkok. Penghapusan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Google untuk menghilangkan disinformasi di platformnya.
Google menambahkan, bahwa sejumlah channel YouTube tersebut telah dihapus antara bulan April dan Juni 2020.
"Sebagai bagian dari penyelidikan berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Tiongkok," kata Google, seperti dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran-rakyat.com.
Baca Juga: Saat Ledakan di Beirut, Lebanon Terekam Pasangan Pengantin Sedang Lakukan Prewedding
Google mengatakan channel YouTube tersebut biasanya memposting spam, konten non-politik, tetapi juga sebagian menyentuh politik.
Google tidak mengidentifikasi channel tertentu dan hanya memberikan sedikit rincian lainnya. Tetapi menautkan video aktivitas serupa ke Twitter dan kampanye disinformasi yang diidentifikasi oleh perusahaan analitik media sosial Graphika.
Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat tidak menanggapi komentar yang telah diminta. Beijing sebelumnya pernah membantah tuduhan menyebarkan informasi salah.
Baca Juga: Pencinta Moge Rusia Diduga Pemilik Amonium Nitrat yang Meledakkan Beirut, Lebanon
Baca Juga: Pencinta Moge Rusia Diduga Pemilik Amonium Nitrat yang Meledakkan Beirut, Lebanon
Baca Juga: Pencinta Moge Rusia Diduga Pemilik Amonium Nitrat yang Meledakkan Beirut, Lebanon
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-rakyat.com dengan judul Google Hapus 2.500 Channel YouTube yang Terkait dengan Tiongkok
Disinformasi dari aktor asing yang telah muncul menjadi keprihatinan bagi para politisi dan perusahaan teknologi AS sejak pemilu presiden tahun 2016.
Saat itu, aktor yang terkait dengan pemerintah Rusia menyebarkan ratusan ribu pesan ke media sosial.
Selama empat tahun terakhir, perusahaan Google dan Facebook mencoba menghindari kejadian seperti di tahun 2016.
Baca Juga: Kabar Terbaru, Mike Pompeo Hubungi Menlu Indonesia dan Singapura untuk Bahas Laut China Selatan
Informasi pesan menipu itu juga menyebutkan aktivitas yang terkait dengan negara lain termasuk Rusia dan Iran.(Julkifli Sinuhaji/Pikiran Rakyat).***