Network
BANYUWANGI - Ratusan massa gabungan yang mengatasnamakan Forum Peduli Banyuwangi ( FPB) menggelar demo tolak penyewaan Pulau Tabuhan di depan Kantor Bupati dan DPRD Banyuwangi pada senin (10/2/2020) lalu.
Ratusan massa terdiri dari mahasiswa, LSM, kelompok sadar wisata, dan warga wongsorejo.
Massa menuntut rencana penyewaan Pulau Tabuhan harus dikaji dengan matang. Mereka menuntut Bupati Anas untuk membatalkan rencana sewa pulau yang masuk wilayah Kecamatan Wongsorejo tersebut.
“Kami meminta DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada Bupati agar membatalkan sewa Pulau Tabuhan. Terakhir, kami menuntut pengembangan Pulau Tabuhan sebagai wahana konservasi biota kelautan,” jelas koordinator aksi, Danu Budiyono.
Baca Juga: Virus Corona, TKI Banyuwangi di Hongkong: Pak Anas, Kirimi Kami Masker
Danu Budiyono menambahkan, demonstrasi kali ini merupakan tindak lanjut dari hearing dengan DPRD Banyuwangi yang dilakukan pada 15 Januari 2020 lalu yang tidak menemui titik temu.
Saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati, perwakilan pendemo diberi kesempatan berdialog dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.
Menanggapi aksi demo tolak penyewaan Pulau Tabuhan, Mujiono menjelaskan bahwa yang terjadi hanya sebuah kesalahpahaman. Dia mengaku, belum ada pembicaraan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan calon investor.
“Ada miskomunikasi yang selama ini terjadi. Pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama. Kita juga masih akan melakukan dialog dengan investor,” ungkap Mujiono pada Senin (10/2/2020).
Selain menggelar demo di depan Kantor Bupati, massa juga berorasi di depan kantor DPRD Banyuwangi.
