Anas Dinilai Tidak Tegas, Ketua Komisi I Dukung Hearing Dugaan Suap Mal Pelayanan Publik

- 2 Juli 2020, 18:23 WIB
Sejumlah warga antre di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (11/10). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun pusat pelayanan publik sebanyak 173 jenis layanan seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, BPJS, pertanahan, perpanjangan SIM yang bertujuan untuk mempermudah layanan kepada masyarkat. */
Sejumlah warga antre di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (11/10). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun pusat pelayanan publik sebanyak 173 jenis layanan seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, BPJS, pertanahan, perpanjangan SIM yang bertujuan untuk mempermudah layanan kepada masyarkat. */ /ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/pd/18.

RINGTIMES BANYUWANGI – Rencana hearing terkait dugaan suap serta permainan perizinan di Mal Pelayanan Publik diapresiasi Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto SH.

“Kalau hearing itu kan sah-sah saja, karena untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Hearing itu bagus asal tidak anarkis. Kita siap untuk menerima hearing,” ungkap Irianto, Kamis 2 Juni 2020.

Dalam wawancara dengan ringtimesbanyuwangi.com Irianto menyatakan welcome selagi pengaduan masyarakat bertujuan untuk kepentingan Banyuwangi lebih baik ke depannya.

Baca Juga: Terekam CCTV, Wanita ini Melahirkan Sambil Berdiri di Parkiran Rumah Sakit

Irianto mengaku telah mendengar desas desus dugaan suap dan permainan perizinan reklame yang dilakukan oknum pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi.

“Kalau izin bodong, nah itu piye karepe (bagaimana maunya)?,” ungkapnya.

Irianto menyatakan, terkait perizinan memang menjadi kewenangan Komisi I DPRD Banyuwangi.

Baca Juga: Presiden China Xi Jinping Menentang Rencana Israel untuk Mencaplok Wilayah Tepi Barat

Dihubungi terpisah, Direktur Forum Banyuwangi Transparansi Anggaran, Imam Sayidi meminta Pimpinan DPRD Banyuwangi melibatkan lintas komisi dalam hearing yang rencananya akan digelar pada Selasa, 7 Juli 2020 itu.

“Karena semua ada keterkaitan dengan persoalan di DPMPTSP. Misalnya Komisi I terkait perizinanya, dan komisi III terkait pendapatan daerah,” ungkap Sayidi.

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x