Network
Terkait carut marut proses perizinan reklame di Banyuwangi, Direktur Forum Transparansi Publik, Rosyidi Zein kembali mengingatkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas untuk bersikap tegas.
Baca Juga: Usai Lakukan Seksual dengan Bocah di Bawah Umur, Wanita ini Dibebaskan dari Penjara
“Silahkan, Bupati mau membela anak buahnya atau mendengarkan keluhan rakyatnya. Itu hak Bupati Anas,” jelasnya.
Rencana hearing tersebut, lanjutnya, karena surat pengaduan yang dikirimkan kepada Bupati Anas beberapa waktu yang lalu dinilainya belum ada tindak lanjut.
“Contoh kongkritnya adalah lemahnya koordinasi antar dinas. Terbukti banyak permohonan perizinan yang mandeg lebih dari lima bulan,” tandasnya.
Baca Juga: Kini Tiongkok Minta AS untuk Memuat Berita Operasional Negara
Padahal, para pemohon perizinan adalah orang yang memiliki niat baik untuk mematuhi peraturan dan tentunya akan membayar retribusi untuk penerimaan asli daerah (PAD).
“Nah, ini kok malah dipersulit. Sedangkan saat ini kami mendengar Pemkab defisit anggaran. Kok orang mau bayar untuk PAD direpot-repot,” tegasnya.
Forum Transparansi Publik berani menyatakan bahwa ada oknum-oknum pegawai DPMPTSP Banyuwangi yang diduga membekingi reklame-reklame tidak berizin.
Baca Juga: Pemerintah Lelang Mobil dengan Harga Murah, Mulai dari Harga Rp24 Juta
