24 Kebijakan Pemerintahan Jokowi Menunjukkan Tanda-tanda Otoritarianisme

- 15 Juni 2020, 11:19 WIB
Mimbar Bebas Melawan Oligarki.*/
Mimbar Bebas Melawan Oligarki.*/ /Instagram @yayasanlbhindonesia

RINGTIMES BANYUWANGI – Mimbar Bebas Demokrasi Melawan Oligarki Seri 1 yang digelar pada Minggu (14/6/2020) mengungkap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme.

Narasumber Mimbar Bebas Demokrasi Melawan Oligarki Seri 1 adalah Ketua Umum YLBHI Asfinawati, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, dan Dosen Fisip UPN Veteran Jakarta, Sri Lestari Wahyuningroem.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut ada 24 kebijakan yang menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan tiga pola yang digunakan didalamnya.

Yakni menghambat kebebasan sipil, mengabaikan hukum yang berlaku, dan memiliki watak represif yang mengedepankan pendekatan keamanan.Ketua Umum YLBHI, Asfinawati menjelaskan, tanda-tanda  otoritarianisme diawali pada tahun 2015 ada 2 kebijakan, tahun 2016 ada 2 kebijakan, tahun 2017 ada 2 kebijakan, tahun 2018 sebanyak 2 kebijakan.

Baca Juga: NONTON FILM: 'Istirahatlah Kata-kata' Mengenang Wiji Thukul yang 'Dihilangkan' Rezim Orba

Sedangkan puncaknya terjadi pada tahun 2019 meningkat menjadi 9 kebijakan, dan hingga Juni 2020 sudah ada 7 kebijakan.

“Berdasarkan periode waktu, pada tahun 2015, pemerintah membuat PP (peraturan pemerintah) pengupahan yang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undangnya mengatakan harus sesuai dengan upah hidup layak, tapi PPnya mengatakan yang lain, yaitu terkait dengan inflasi,” ungkap Asfinawati.

Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton videonya berikut ini;

Baca Juga: Penyiram Air Keras Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun, Yuk Bandingkan Tuntutan Kasus Serupa (I)

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x