RINGTIMES BANYUWANGI - Dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ada 118 ribu data orang miskin yang terpaksa dihapus.

Karena identitas dari pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk dalam data orang miskin.

"Kami hapus ada 118 ribu sekian rumah tangga anggota PNS, TNI, Polri, dan DPRD ini otomatis dihapus," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Masuk sekolah Mulai 13 Juli, Hanya 18 Siswa Boleh Masuk dalam Kelas

Ia menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi dari data-data yang masuk dalam DTKS.

Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat pada sasaran.

Menurutnya, perbaikan data ini juga melibatkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa.

Berita ini sebelumnya telah terbit di Galamedia News.com dengan judul Sebanyak 110 Ribu PNS, TNI/Polri dan DPRD Masuk Data Orang Miskin

Baca Juga: Tak Peduli Virus Corona, Puluhan Ribu Orang di Sudan Lakukan Aksi Demonstrasi

Pasalnya, pemerintah pusat membutuhkan data yang valid dari setiap kabupaten/kota terkait tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, masih ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data tingkat kemiskinan di wilayahnya.