Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar satu persen untuk perjalanan umrah warga negara Indonesia di Arab Saudi, Kementerian Agama (Kemenag) mengapresiasi hal tersebut.
"Alhamdulillah kita apresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini. Penyelenggaraan umrah kini bebas PPN satu persen kecuali untuk kunjungan selain Mekkah dan Madinah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai itu membuat penyelenggaraan umrah tak lagi dikenai PPN sebesar satu persen dari jumlah tagihan.
Baca Juga: Drama Korea The K2, Penuh Intrik dan Kisah Romantis, Berikut Sinopsisnya
Nizar juga mengatakan bahwa Kementerian Agama ikut mengusulkan pembebasan pajak itu dimana pada 18 Juli 2019 Kemenag bersurat ke Dirjen Pajak tentang Penetapan Penyelenggaraan Umrah sebagai Jasa Perjalanan Ibadah.
Surat itu menjelaskan bahwa umrah termasuk pada perjalanan ibadah atau keagamaan dan bukan perjalanan wisata.
"Sehingga, jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menyelenggarakan mestinya tidak dikenakan pajak," kata dia.
Baca Juga: Bukti-bukti Kaburnya Mantan Bos Nissan dari Jepang ke Lebanon
Nizar mengatakan hal itu didasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, salah satunya kelompok jasa di bidang agama.
"Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umrah sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul," kata dia.
