Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) justru mendapat kritik dari Ketua Setara Institute, Hendardi.
Hendardi berpendapat terkait dengan adanya rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme yang akan disahkan itu, dinilai hanya akan menjadi kemunduran dalam reformasi sektor keamanan.
"Sebelumnya, pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus, juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan," ungkap Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2020.
Baca Juga: Kandas dengan Jessica Iskandar, Richard Kyle: Saat ini Gue Tutup Pintu
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-rakyat.com dengan judul Sebut Presiden Jokowi Pemimpin Terlemah, Hendardi: Terlalu Manjakan TNI dengan Banyak Privilege
Kemudian Hendardi juga menjelaskan dengan adanya Perpres itu, TNI jadi leluasa menangkal, menindak, dan memulihkan tindak pidana terorisme.
Bahkan, Hendardi menyebut bahwa TNI bisa bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan, ini bila TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.
"Kepemimpinan Jokowi justru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas," jelas Hendardi dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: 3 Tips Mudah Mendidik Anak Berusia Remaja
