Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Fahmi Radhi adalah seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dia memberikan kritikannya terhadap kasus pertamina yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.
Fahmy berpendapat bahwa kritik yang diberikan oleh Basuki Tjahaja Purnama selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bertujuan agar perusahaan migas negara kita bisa lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy kepada Antara di Jakarta, Kamis,17 September 2020.
Baca Juga: Viral, Mama yang Sudah Meninggal Ditemukan Kembali oleh Seorang Wanita Jambi di Google Maps
Menurut Fahmy, Ahok telah menyadari bahwa membasmi mafia migas di Pertamina adalah salah satu tugasnya sebagai Komut.
Dengan tata kelola perusahaan Pertamina yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Akan Ditransfer Dalam 2 Hari Ini, Cek Nama Anda Disini
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan lain, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa kritikan atau sentilan dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap internal korporasi bisa jadi merupakan sinyal perombakan direksi.
