Gugus Tugas Covid-19 Izinkan Pariwisata Alam Dibuka secara Bertahap

- 22 Juni 2020, 21:05 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. /ANTARA/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional/

RINGTIMES BANYUWANGI - Untuk memulai aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko paling ringan, ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo mengumumkan kawasan pariwisata alam di Tanah Air yang akan dibuka secara bertahap.

"Langkah ini mempertimbangkan keinginan masyarakat yang diiringi dengan persiapan-persiapan secara terukur dan terus-menerus oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah," kata Doni di Jakarta, Senin.

Kawasan pariwisata alam yang akan segera dibuka tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa serta geopark.

Baca Juga: Perdagangan Harimau Sumatera, Polda Aceh Berhasil Amankan Empat Tersangka

Kemudian kawasan yang juga akan dibuka adalah pariwisata alam nonkawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.

"Kawasan wisata tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal," ujarnya.

Saat ini kawasan pariwisata alam yang diizinkan untuk dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di kabupaten dan kota dalam zona hijau atau zona kuning.

Baca Juga: Jessica Iskandar Menangis Lantaran Takut Detak Jantungnya Tak Normal

Sementara zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah serta pengelola kawasan.

Keputusan pembukaan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten dan kota di daerah zona hijau dan kuning tersebut pada hakikatnya diserahkan pada bupati dan wali kota masing-masing di mana pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah dengan berbagai pihak terkait.

Halaman:

Editor: Firda Marta Rositasari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x