Ketua Komisi X DPR RI Dihadang, Mahasiswa Minta Relaksasi Biaya UKT

- 5 Juni 2020, 10:24 WIB
PENGADANGAN Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda oleh mahasiswa di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis, 4 Juni 2020.*
PENGADANGAN Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda oleh mahasiswa di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis, 4 Juni 2020.* /HILMI ABDUL HALIM/PR/

Ketua Komisi X DPR RI Diadang, Mahasiswa Minta Relaksasi Biaya UKT bagi PTS RINGTIMES BANYUWANGI- Sejumlah mahasiswa mengadang Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Purwakarta Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satu tuntutan mereka berkaitan dengan relaksasi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Baca Juga: Sambil Menitihkan Air Mata, Beginilah Nasihat Umi Pipik Pada Putrinya

"Kami meminta relaksasi pembayaran UKT juga diberlakukan untuk Perguruan Tinggi Swasta," kata perwakilan AMBP, Ahmad Syarifudin dalam aksinya, Kamis, 4 Juni 2020.

Pengadangan itu dilakukan di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda melakukan kegiatan sosial berupa pemberian bantuan bagi tenaga medis.Menurut survei, Ahmad mengklaim sebanyak 75,2 persen orang tua wali mengalami penurunan penghasilan di tengah pandemi (Covid-19). "Sebanyak 81,2 persen mahasiswa tidak memiliki jaminan untuk membayar biaya kuliah semester depan," katanya.

Meskipun spontanitas, aksi mahasiswa tetap berlangsung tertib. Syaiful Huda pun menemui dan mendengarkan tuntutan mereka yang memintanya memfasilitasi perwakilan badan eksekutif mahasiswa se-nusantara untuk bertemu Manteri Pendidikan.

Baca Juga: Rinni Buka Suara Soal di Take Down-nya Lagu 'Keke Bukan Boneka'

Berikut ini sebelumnya telah terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul  Ketua Komisi X DPR RI Diadang, Mahasiswa Minta Relaksasi Biaya UKT bagi PTS

"Kami ingin mahasiswa dilibatkan dalam pembahasan relaksasi UKT yang meliputi pembebasan sementara, pengurangan pergeseran klaster UKT, pembayaran mengangsur dan penundaan pembayaran," ujar Ahmad menjelaskan.Selain itu, Ahmad dan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Purwakarta itu juga menyoroti program Kartu Indonesia Pintar yang digulirkan pemerintah pusat. "Kami ingin ada pertambahan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar untuk kalangan pelajar dan mahasiswa," katanya.

Halaman:

Editor: Sophia Tri Rahayu

Sumber: Pikiran-Rakyat.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x