Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dicecar banyak pertanyaan terkait kebijakan yang ia buat di bidang pendidikan.
Seperti yang diungkapkan Nadiem Makarim sebelumnya, ia berencana membuat kebijakan permanen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk siswa sekolah.
Banyak dari anggota DPR mengkritisi kebijakannya itu karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi wilayah di Indonesia, dimana tidak seluruh wilayah memiliki fasilitas internet atau bahkan listrik untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul Belajar Jarak Jauh Jadi Permanen? DPR: Pak Nadiem Makarim, di Sebagian Daerah Listrik Saja Belum Ada
Baca Juga: Semakin Memanas! Korea Utara Campuri Urusan AS dan Tiongkok, AS Bisa Hancur Sekejap Mata
Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,kebijakan itu sepertinya akan menimbulkan semacam ketimpangan, khususnya bagi para siswa yang berada di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
"Jadi, kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena adanya perbedaan pada akses," kata Said seperti dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari pikiran-rakyat.com.
Said menekankan, pola pembelajaran jarak jauh itu tentunya akan fokus pada kebutuhan para siswa akan penggunaan listrik serta teknologi yang memadai.
Baca Juga: Beredar Isu Pelaku Pembunuh Editor Metro TV Tertangkap, Polisi Nyatakan Tidak Benar
Padahal, nyatanya, tidak semua kalangan pelajar yang berada di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah 3T yang bisa dengan mudah mengakses listrik dan jangkauan teknologi, seperti misalnya internet dan gawai yang mutlak dibutuhkan.
