Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Terkait isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu tersebut.
Pasalnya, pernyataan tersebut menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.
“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” katanya dalam keterangan pers yang dilansir dari situs resmi DPR RI pada Jumat, 24 Juli 2020.
Baca Juga: AS Semakin Geram! Siap Bentuk Aliansi Demokrasi Baru untuk Lawan Partai Komunis China
Dirinya menilai bahwa kisruh ini akan memicu protes para guru lebih besar karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.
“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” tuturnya.
Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspons dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.
"Karena alasan pandemi, efisiensi anggaran Rp3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu prakerja Rp5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga,” ucap Fikri menyinggung kisruh-kisruh sebelumnya.
Baca Juga: Batuk Membuat Anda Tidak nyaman?, Berikut Obat Alami untuk Meredakannya
Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp3,3 triliun.
