Network
orang Jawa jumlahnya tinggal separuhnya karena ada bencana atau ada perang saudara;
Cina Landa kari sejodho, karena penguasa Negara dan pemerintahan hanya dikuasai oleh penguasa bejat dan konglomerat ganas.
Keduanya kongkalingkong (bersinergi) untuk menguasai hajat hidup rakyat, sehingga rakyat makin gigit jari.
Baca Juga: 9 Bahaya Paparan Gagdet Berlebih pada Anak, Seperti Sebabkan Gangguan Mental
Baca Juga: Tanda-tanda Pacarmu Belum Siap Jadi Suami, Seperti Suka Beli Barang Mahal
Berkaitan dengan pembangunan serta ramalan Prabu Jaybaya, serta dengan adanya Perpres Nomor Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan juga Undang-Undang Nomor 17 tentang rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PLTN sebenarnya sudah legal dan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Jika didasarkan pada kebutuhan energi listrik hingga tahun 2025, seharusnya PLTN di Indonesia bisa segera diwujudkan.
Kebutuhan energi listrik sampai tahun 2025 dibutuhkan kontribusi sumber energi baru terbarukan dari nuklir, surya, angin, dan biomassa di atas 5 persen.
Namun seiring dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ini, sudah ada aksi-aksi masa untuk menolak PLTN.
Alasan ditolaknya pembangunan PLTN seperti belum siapnya tenaga kerja Indonesia untuk mengoperasikan teknologi yang berisiko tinggi seperti PLTN, tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah, serta korupsi dan penggusuran yang akan terjadi.
