RINGTIMES BANYUWANGI – Simak pembahasan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem e-budgeting pada teks berita 24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting.
Dalam teks berita tersebut dijelaskan bahwa forum Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPD) bersepakat untuk penggunaan e-budgeting.
Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi siswa dalam mempelajari materi PPKN kelas 12 SMA.
Baca Juga: Informasi Fakta dan Opini Artikel ‘Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik’
Berikut ini adalah pembahasan dari lima pertanyaan tentang berita 24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting sebagaimana yang ada pada buku paket PPKN kelas 12 SMA.
e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik yang bertujuan untuk mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Sistem keuangan elektronik ini dapat dilakukan melalui web ataupun aplikasi yang terbuka untuk siapapun.
Penggunaan sistem e-budgeting dalam pemerintahan memiliki beberapa keuntungan antara lain yaitu:
Baca Juga: Contoh Soal UAS PAS Kelas 5 SD MI, Pelajaran Tema 6 Lengkap Kunci Jawaban
- Meminimalisir penyalahgunaan kewenangan
- Mengurangi pemborosan dana.
- Mencegah tindakan korupsi.
- Sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi pemerintahan.
- Menjaga akuntabilitas sistem keuangan pemerintahan.
Dengan keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan di atas, maka saya berpendapat bahwa sistem e-budgeting harus sudah dilakukan oleh pemerintahan di semua sektor.
Hal ini dapat menciptakan sistem kelola yang terbuka dan transparansi terhadap masyarakat sehingga semua kegiatan dan anggaran dapat dikontrol oleh siapapun.
Baca Juga: Soal dan Jawaban PAS UAS Akidah Akhlak Kelas 12 SMA, Hikmah Mengimani Asmaul Husna
Dengan demikian, dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi sangat baik karena dapat mencegah tindakan penyalahgunaan data atau manipulasi data.
Namun, sistem elektronik ini tidak bisa dilakukan di semua daerah karena harus memenuhi persyaratan yang ada untuk melakukan sistem e-budgeting.
Syarat tersebut antara lain infrastruktur yang harus mumpuni dan inventaris yang harus memenuhi kebutuhan sistem e-budgeting termausk internet.
Baca Juga: Tugas Masing-masing Lembaga Politik, Pembahasan IPS Kelas 7 Halaman 118
Itulah pembahasan tentang berita 24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting sebagai materi PPKN kelas 12 SMA.
Disclaimer: konten ini dibuat untuk membantu adik-adik dalam memahami materi PPKN kelas 12 SMA.***