Network
Menteri transportasi Australia Barat, Rita Saffioti memberikan pendapatnya terkait pembatalan proyek tersebut.
"Sangat disayangkan bahwa proyek pemerintah negara bagian yang terbatas pada jaringan radio untuk pengemudi kereta dan penjaga transit telah terperangkap dalam sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok," kata dia.
Baca Juga: Pemerintah Jawa Barat Siapkan Rp16,2 Triliun untuk Lawan Corona
Menurut Register, pada putaran pertama AS di bulan Mei 2019 sebenarnya tidak menganggu proyek tersebut. Namun sanksi pada putaran Agustus 2019 yang menambahkan lebih banyak anak perusahaan Huawei dibatasi, akan tidak mungkin penyelesaikan pekerjaan proyek tersebut.
“Pemerintah negara bagian telah memutuskan bahwa jika hubungan saat ini dengan Konsorsium HUGL dipertahankan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencoba untuk mengatasi peristiwa force majeure akan menghasilkan ketidakpastian yang tidak dapat diterima," tulis otoritas transportasi Australia dalam penyataannya.
"Biaya proyek, waktu penyelesaian akhir dan tidak ada jaminan bahwa solusi yang diusulkan akan efektif.
Baca Juga: PBNU Anjurkan Salat Tarawih dan Idul Fitri di Rumah Cegah Covid-19
Keputusan ini juga akan memastikan negara mematuhi pembatasan perdagangan AS," sambung mereka.
Direktur urusan korporat dan publik Huawei di Australia, Jeremy Mitchell mengatakan bahwa Huawei secara luas dianggap sebagai pemimpin dunia dalam komunikasi kereta dan warga Australia Barat sejalan untuk mengambil manfaat dari teknologi Huawei.
Pemerintah AS berpendapat bahwa Huawei menjadi ancaman keamanan nasional, seperti mata-mata untuk pemerintah Tiongkok.
