“Kalau masalah kemanusiaan itu sudah menjadi ambang batas dan menjadi problematika bersama, tidak ada jalan lain kecuali duduk bersama untuk mencari jalan keluar untuk menghindari gesekan di arus bawah,” ungkapnya.
Dalam aksinya, para pendemo menuntut untuk bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani atau perwakilan dari Pemkab Banyuwangi. Namun, permintaan itu tidak mendapat respon dari pihak pemkab.
“Saya dan kawan-kawan adalah masyarakat Banyuwangi, dan sah ketika meminta untuk meminta bertemu pimpinan Banyuwangi. Jika pimpinan Banyuwangi tidak bisa menerima kita, apa bisa disebut pimpinan?, tegasnya.
Baca Juga: 5 Ciri Wanita Pelakor, Salah Satunya Mata Tidak Bisa Diam
Setelah menggelar unjuk rasa di depan Pemkab Banyuwangi yang sempat diwarnai aksi keributan, perwakilan pendemo mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) Banyuwangi untuk menyampaikan aksinya.
Sementara itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli THL, M Amrullah, menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 12 April 2021 mendatang.
“Kami tetap menuntut agar THL yang telah dipecat diberi kesempatan bekerja,”
Menurut Amrullah, kebijakan memecat ratusan THL di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemkab Banyuwangi sangat tidak manusiawi.
Apalagi, lanjutnya, dalam visi-misinya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani memiliki program prioritas, yakni menambah lapangan pekerjaan.