Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Setelah memecat ratusan tenaga harian lepas (THL), kini Pemkab Banyuwangi diterpa isu kasus suap rekrutmen THL tahun 2018 dan 2019.
Beberapa orang mantan kepala dinas diduga kuat terlibat suap perekrutan THL di era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas.
“Tahun 2018 ada perekrutan sekitar 60 THL untuk Satpol PP Banyuwangi. Saat itu, Kepala (Satpol PP) nya Edi Supriyono,” ungkap narasumber yang identitasnya kami rahasiakan, pada Kamis, 6 Mei 2021.
Narasumber menyebut, untuk bisa lolos menjadi THL di Satpol PP, mereka harus membayar sejumlah uang.
Tiga orang anggota Satpol PP Banyuwangi berinisial W, S, dan A disebut sebagai kaki tangan Edi Supriyono untuk memuluskan praktik suap perekrutan THL.
Baca Juga: Pendemo Sebut Bupati Ipuk Pembohong, Baru Tiga Bulan Menjabat Pecat Ratusan THL
“Ketiganya adalah orang kepercayaan Edi Brenk (sebutan Edi Supriyono). Mereka itu yang aktif berkomunikasi kepada calon THL,” ujar Narasumber.
Narasumber juga menjelaskan, uang suap yang diserahkan para THL nilainya bervariasi.
“Rata-rata per orang menyetor uang suap Rp25 Juta hingga Rp35 Juta,” jelasnya.
Kemudian, pada tahun 2019, Satpol PP Banyuwangi juga melakukan perekrutan THL baru untuk menggantikan anggota yang mengundurkan diri.
Pada tahun itu, lanjutnya, Pelaksana tugas (PLT) Kepala Satpol PP Banyuwangi, Anacleto da Silva merekrut sekitar 6-7 orang THL.
“Semuanya diminta menyerahkan sejumlah uang, dan 7 orang itu membayar melalui bawahan Letto,” paparnya.
Meskipun oknum THL Satpol PP Banyuwangi itu telah menyetorkan sejumlah uang, namun mereka saat ini sudah diberhentikan akibat kebijakan pengurangan THL.
Baca Juga: THL di Banyuwangi Dipecat, Ratusan Massa Demonstrasi di Depan Kantor Bupati
Sementara itu, mantan Kepala Satpol PP Banyuwangi, Edi Supriyono membantah tuduhan bahwa Ia terlibat kasus suap perekrutan THL tahun 2018 lalu.
Saat wawacara dengan ringtimesbanyuwangi.com, Sabtu 8 Mei 2021, Edi Supriyono menyatakan tidak pernah menerima uang suap.
“Tidak ada. Makanya saat itu tes (THL, red) dibuka di Taman Blambangan. Sampai lari dan seterusnya. Sampai tes tulis juga. Kami buat di sana supaya tidak ada dugaan-dugaan (pungli),” jelas Edi Supriyono.
Saat ditanya mengenai keterlibatan oknum Satpol PP berinsial W, S, A, Edi Supriyono menyatakan tidak tahu.
“Waktu itu teman-teman (THL) saya coba kumpulkan di ruangan saya juga. Saya tidak mau ada teman-teman (THL) yang mau masuk ini ada pungutan atau tarikan berupa apapun,” ungkapnya.
Terkait dugaan suap THL di Satpol PP Banyuwangi, ringtimesbanyuwangi.com mencoba mengkonfirmasi kepada Anacleto da Silva pada Sabtu malam, 8 Mei 2021.
Namun pertanyaan melalui pesan singkat dan melalui sambungan telepon tidak dijawab oleh Anacleto da Silva.
Baca Juga: Tagar Copot Sekda BWI, Ir. Mujiono Diminta Undur Diri dari Jabatannya Terkait Isu Miring THL
Menyikapi munculnya informasi terkait dugaan suap perekrutan THL pada tahun 2018 dan 2019, Koalisi Masyarakat Peduli THL mengimbau semua pihak untuk berani lapor.
Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli THL Banyuwangi, M Amrullah mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah kongkrit untuk menjerat oknum-oknum pejabat Pemkab Banyuwangi yang diduga ‘bermain suap’ perekrutan THL.
“Dari beberapa bukti yang ditunjukkan kepada kami, kami yakin dugaan suap perekrutan THL itu benar terjadi,” ungkap Amrullah melalui sambungan telepon pada Sabtu malam, 8 Mei 2021.
Bahkan, Koalisi Masyarakat Peduli THL berencana akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi terkait dugaan suap perekrutan THL.
“ Maksimal setelah lebaran kami akan menggelar aksi unjuk rasa. Di situ akan kita beber bukti-bukti dugaan suap di depan Bupati Ipuk,” pungkasnya. ***
(Berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya)
