RINGTIMES BANYUWANGI – Memanas dan memuncaknya dunia politik di tubuh partai Demokrat semakin keras bertabuh. Kini Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menyangkut dengan isu kudeta AHY digantikan dengan Moeldoko sebagai Ketum Partai Dmeokrat.
Nama Moeldoko mencuat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Sumatera Utara itu tak membuat masyarakat terkejut lagi
Pasalnya nama Moeldoko kerap disebut menjadi nama yang akan menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Dmeokrat. Atas mencuatnya nama Moeldoko, desakan pada presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengalir.
Baca Juga: Mendadak Dukung Kudeta AHY di Demokrat, Netizen Sebut Twitter Andi Arief di Hack
Desakan pada presiden Jokowi datang dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso yang meminta agar anak buahnya yang mendalangi KLB di Partai Demokrat itu segera menertibkan.
Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan ditetapkan sebagai Ketua Umum partai Demokrat menurut KLB yang terjadi di Sumatera Utara.
Padahal KLB Partai Demokrat itu dihadiri oleh kader yang tidak memiliki suara sah bahkan telah berhijrah ke partai lain.
Namun Santoso tidak menyebutkan detail anak buah Jokowi yang disebutnya sebagai dalang KLB.
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Galamedia.pikiran-rakyat.com dengan judul Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Sumatera Utara, Presiden Jokowi Didesak Turun Tangan
Baca Juga: Refly Harun Tanggapi Polemik Partai Demokrat, Sebut AHY Belum Matang dalam Memimpin Partai
"Presiden harus menertibkan anak buahnya karena berupaya merebut kepemimpinan dengan cara-cara tidak sah. Upaya KLB atau kami menyebutnya Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) itu dihadiri kader-kader yang dipecat dan kader yang telah memiliki KTA partai lain," ujar Santoso, di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.
Santoso meminta agar pemerintah yang memiliki kuasa tak mengulang sejarah saat Orde Baru. Ia menyebut saat itu pemerintah dipatut diduga mendalangi KLB saat masih dipimpin Megawati Soekarnoputri.
"Pemerintah sekarang jangan mengulang kembali seperti yang dilakukan oleh Orde Baru kepada PDI pimpinan Ibu Megawati dengan mendukung bahkan mendalangi KLB PDI Suryadi yang akhirnya memunculkan dua kepengurusan PDI," ungkap dia.
Santoso menyebutkan jika cara-cara memecah partai politik yang tidak sekubu dengan pemerintah sangat mencederai demokrasi.
Baca Juga: Puji Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, Dede Yusuf: Kader Semakin Aktif Bantu Masyarakat
Kemudian ia juga menyebut jika presiden Jokowi selaku kepala negara baiknya menjaga marwah demokrasi dengan baik.
"Cara-cara itu sudah tidak layak lagi dilakukan oleh pemerintah saat ini karena hal itu sangat mencederai demokrasi. Saya yakin, Presiden Jokowi tidak akan mengulanginya seperti yang dilakukan pendahulunya," tutur Santoso.
Foto yang menunjukkan KLB Partai Demokrat beredar di media sosial. Hotel The Hill Sibolangit di Deli Serdang menjadi lokasi yang tampak penuh dengan orang dengan atribut Partai Demokrat.***(Dicky Aditya/Galamedia PRMN)