RINGTIMES BANYUWANGI – Perebutan kursi Ketua Umum partai Demokrat antara Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus berlanjut.
Buntut panjang dari pengambilalihan kuasa partai Dmeokrat itu bermula dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Sumatera Utara dengan menunjuk Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.
Baik pihak AHY dan Moeldoko saat ini bersitegang untuk mempertahankan kursi Ketua Umum partai Demokrat ditangannya.
Disebutkan jika saat ini baik pihak dari kubu Moeldoko dan kubu AHY telah menyerahkan berkas pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Baca Juga: Kubu AHY Sebut Pemain Tua di Kubu Moeldoko Sebagai Begal: Nyalon Ketua PSSI Aja Kalah
Meski tengah menempuh jalur hukum, namun aksi sindir menyindir masih hangat terjadi baik pada kubu Moeldoko maupun kubu AHY.
Kepala Bappilu Partai Demokrat yakni Andi Arif belakangan kembali memberikan sindirannya pada kubu Moeldoko yang disebut menggelar KLB di Sumaera Utara 5 Maret 2021 lalu.
Hal itu disampaikan Andi Arief dalam akun Twitternya pada 21 Maret 2021. Dengan gamblang, ia mengucapkan selamat atas lahirnya yang disebutnya partai baru dari hasil KLB itu.
Baca Juga: Soal AHY dan KLB Demokrat, Christ Wamea Singgung Megawati Pimpin PDIP 20 Tahun Lebih
"Selamat atas lahirnya Partai lokal yang dideklarasikan di Deli Derdang," kata Andi Arief seperti dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dan dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari akun @Andiarief__.
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Depok.pikiran-rakyat.com dengan judul Sebut Pihak KLB Deli Serdang Buat Partai Baru, Andi Arief: Nama Partainya Saya Dengar 'Partai Gagal Kudeta'
Kemudian Andi Arief juga menyebutkan jika nama partai itu adalah partai Gagal Kudeta.
Andi Arief bahkan menyebt jika Jhoni Allen dan Muhammad Rahmad menduduki posisi Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi.
"Nama Partainya saya dengar Partai Gagal Kudeta (PGK). Ketum Gede Pasek, Sekjen Joni Allen, ketua majelis tinggi Muhammad Rahmad," ucapnya menjelaskan.
Saat ini berkas baik dari kubu AHY dan kubu Moeldoko tengah menunggu sikap pihak Kemenkumham. Bahkan disebut jika berkas dari kubu Moeldoko saat hasil KLB belum lengkap dan diminta memenuhi kelengkapan berkas dalam satu minggu.
Informasi itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Jakarta pada Minggu, 21 Maret 2021.
Baca Juga: Caci Maki AHY, Ruhut Sitompul: Masih Bau Kencur, Suka Memfitnah, Pembunuhan Karakter
"Hari Jumat, 19 Maret 2021 sudah dilaporkan kepada saya, (dan) dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya. [...] ada waktu tujuh hari. Maka kami beri waktu mungkin Senin, 22 Maret atau Selasa, 23 Maret 2021 diberikan ke kami untuk kami lihat lagi," kata Yasonna menjelaskan.
Yasonna juga mejelaskan proses akan kembali dilakukan saat dokumen sudah lengkap dan diserahkan ke Kemenkumham sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang.***(Wulandari Noor/PR Depok)