RINGTIMES BANYUWANGI - Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, memberi kebijakan soal reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang masih menuai pro dan kontra.
Politikus Partai Nasdem, Bestari Barus, mengkritik sebagian kalangan untuk yang memprotes kebijakan reklamasi ancol tersebut.
Bestari juga mengingatkan, reklamasi Ancol pada dasarnya bukanlah program baru kreasi Anies Baswedan, namun amanat pemerintahan-pemerintahan terdahulu.
Baca Juga: Pernah Bicara Soal Harta Gono-gini, Dewi Persik Akui Tak Nyaman dengan Sikap Mertua
Berita ini sebelumnya telah terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul Reklamasi Ancol Ditandatangani Fauzi Bowo, Ahok hingga Jokowi, Nasdem: Dipolitisasi Cari Popularitas
Bahkan, reklamasi tersebut juga sudah diputuskan sejak masa pemerintahan Fauzi Bowo, dan kemudian diteruskan oleh para penerusnya.
"Pak Fauzi Bowo tanda tangan. Pak Jokowi tanda tangan. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, red) tanda tangan. Djarot (Saiful Hidayat) tanda tangan," katanya dalam forum Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 14 Juli 2020 malam.
Bestari menganggap mereka yang memprotes itu cenderung politisasi kebijakan reklamasi Ancol untuk mencari popularitas.
Justru Bestari balik mempertanyakan orang-orang yang memprotes reklamasi dengan alasan merusak lingkungan sekitar.
Baca Juga: Polisi: Pemilik Warung Akhirnya Mengakui Mengenal Mendiang Editor Metro TV Yodi Prabowo
Padahal, katanya, "(kawasan) Ancol itu juga hasil reklamasi."
Lebih lanjut, Bestari membenarkan reklamasi Ancol hasil dari pengerukan 13 sungai di Jakarta yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi.
Pemerintah ingin lumpur hasil pengerukan itu dipakai untuk reklamasi kawasan Ancol, dan sebetulnya tidak ada masalah dengan itu.***( Ari Nursanti/Pikiran Rakyat)