RINGTIMES BANYUWANGI - Seiring peningkatan kasus virus corona (Covid-19) di tanah air, Muhammadiyah sempat menyarankan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda.
Namun pelaksanaan Pilkada 2020 tetap kekeuh akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi sesuai dengan jadwal. Begitu pun hasil rakor antara Mendagri, DPR RI, dan pelaksana Pilkada serentak 2020.
Terkait dengan hal itu, Pemerintahan Presiden Jokowi akan dan para pemangku kebijakan lainnya akan digugat oleh PP Muhammadiyah jika keputusan meneruskan Pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Abdul Rohim Gazali selaku Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, mengatakan opsi tersebut jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews dengan judul Muhammadiyah Ancam Gugat Presiden Jokowi
"Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami bersama komponen lain bisa jadi akan melakukan gugatan terhadap pemerintah, KPU, DPR yang tetap memutuskan Pilkada 9 Desember," kata Rohim seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis 24 September 2020.
Rohim mengatakan gugatan yang pihaknya lakukan kemungkinan berupa class action. Gugatan akan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga: Daftar Sekarang, Kuota 200 Ribu Peserta Tersisa untuk Prakerja Gelombang 10
Meski begitu, Rohi berkata jalur hukum adalah opsi terakhir. Mereka masih berharap pilkada di tengah pandemi tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19.
"Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir.
Baca Juga: Kenali Tanaman Hias Pakis Kaki Kanguru, Berikut Tips Mudah Menumbuhkannya
Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin 21 September 2020.
"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel.*** (Dicky Aditya/Galamedianews)