RINGTIMES BANYUWANGI – Sampai hari ini isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilengserkan masih santer diperbincangkan oleh sejumlah pihak.
Bahkan, terdapat satu pihak yang menganggap bahwa isu jokowi dikudeta merupakan isu yang cukup serius.
Pihak tersebut adalah PDIP yang cukup memperhatikan hal terkait adanya celah untuk mengkudeta Jokowi.
Demi mencegah manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dinilai 'berbahaya', PDI Perjuangan meminta secara langsung Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati.
Hal tersebut dilontarkan langsung oleh PDIP karena menduga sudah terlihat adanya tanda-tanda permainan dari para pembantu presiden.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Portaljember.com dengan judul Isu Jokowi Dikudeta Mengkhawatirkan, Politikus PDIP: Hati-hati Kudeta Merangkak
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Menurut PDIP hal ini sudah terlihat dalam satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/10/2020).
PDIP dengan gamblang mengatakan untuk hati-hati karena bisa jadi ada yang menikung Jokowi dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan.
Baca Juga: 5 Bahan Alami Obati Asam Urat, Dipercaya Bisa Ringankan Rasa Nyeri
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," sambung Darmadi.
Untuk itu, kata Darmadi, harus bergerak cepat untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya.
Baca Juga: Asam Urat Kumat? Berikut 5 Obat Herbal Alami Ampuh Redakan Asam Urat Tinggi
Dalam arti, Jokowi harus segera melakukan evaluasi secara berskala kepada para menterinya.
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.
Darmadi juga memprediksi bahwa para menteri Jokowi tidak akan fokus menjalani program-program pemerintah setelah memasuki dua tahun jalannya pemerintahan.
"Nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden (Jokowi), tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi saat menjelaskan tentang kemungkinan ada manuver untuk kudeta Jokowi.***(Yunia Permadani Putri E/Portal Jember)