Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Terkait banjir yang kini tengah terjadi di Jakarta, Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turut memberikan komentar.
Hidayat Nur Wahid tampak menyindir ucapan dari Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo yang memberikan saran agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mau untuk melanjutkan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam hal mengatasi banjir. Ia menyampaikan sindiran tersebut melalui akun Twitternya.
Romo Beny yang ikut memberikan komentar pun tak luput juga dari kritikan Hidayat Nur Wahid. Ia mengungkapkan bahwa situasi banjir di Jakarta yang justru lebih parah di masa Gubernur Ahok ketimbang Anies Baswedan.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
"Benny Susetyo dari @BPIP minta @aniesbaswedan belajar dari Ahok 'atasi banjir'," tulisnya dilansir Ringtimesbanywangi.com dari Galamedia melalui akun Twitter @hnurwahid.
"Ahok dipanggil Presiden @jokowi krn banjir sentuh Istana Negara, Anies nggak pernah," tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR tersebut menyinggung pernyataan Presiden Jokowi ketika mengikuti Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 silam.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com dengan judul Anies Diminta Lanjutkan Kebijakan Ahok, Wakil Ketua MPR: Ahok Dipanggil Presiden Karena Banjir Sentuh Istana
"Soal atasi banjir, Jokowi pernah janji: 'Banjir di Jkt lebih mudah ‘diatasi’ kalau jadi Presiden'," terangnya.
Baca Juga: Suruh Anies Baswedan Belajar ke Ahok, Romo Benny Susetyo Hujan Kritik Pedas
"Bagaimana dg yg ini RomoBenny?," tanyanya.
Komentar dari Romo Benny dianggap oleh Hidayat Nur Wahid sudah tidak lagi berada dalam ranahnya sebagai anggota stafsus BPIP.
Menurutnya, sebagai anggota BPIP seharusnya ia fokus pada pelanggaran nilai-nilai yang ada dalam pancasila.
Beberapa persoalan pun disinggung, seperti isu Din Syamsuddin radikal, anak kecil calon teroris, hingga Aceh provinsi termiskin.
Teguran segera diberikan oleh Hidayat Nur Wahid agar BPIP kembali fokus pada isu-isu yang memang masih masuk ke dalam ranah pekerjaannya.
Baca Juga: Sindir Permintaan Agar Anies Belajar pada Ahok, Rizal Ramli: Nyaris Tidak Bisa Berfikir
"Memang akan lebih sesuai dengan Pancasila bila BPIP RI/staf khususnya komentari hal utama tidak dilaksanakannya sila-sila Pancasila," ujarnya.
Politisi PKS kemudian menyinggung beberapa kasus korupsi jumbo seperti kasus benih lobster, kasus Asabri, kasus bansos Covid-19, dan kasus BPJS Ketenagakerjaan yang jelas melanggar Pancasila.
Hidayat Nur Wahid juga menyebut separatisme Papua dan radikalisme sebagai isu yang harus segera ditangani BPIP.
Selain itu, ada pula isu dekadensi moral, ketidakadilan hukum, merosotnya indeks demokrasi, dan ketahanan pangan yang juga menjadi PR bagi BPIP.*** (Sartika Rizki Fadilah/Galamedianews)
