Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Polemik pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat dari Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memudian direbut Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit beberpaa waktu lalu masih memanas.
KLB yang digelar pada 5 Maret 2021 itu masih kuat menyerukan nama Moeldoko untuk menggeser AHY dari kursi jabatannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Kini, nama PDIP kian dibawa karena disebut bisa menentukan nama yang akan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Hal itu karena kini banyak orang menyoroti Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Baca Juga: Polemik KLB Demokrat Belum Usai, Anggota DPR Ucap Janji Setia kepada AHY
Baik dari kubu AHY maupun kubu Moeldoko telah menyerahkan dokumennya yang kini tengah diproses oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.
Nama Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP disebut-sebut akan menentukan nasib Partai Demokrat ke depannya.
Hal itu dituturkan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Selasa, 16 Maret 2021.
“Polemik dualisme Demokrat ada ditangan PDIP. Yang mana Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan kader banteng moncong putih. Jadi decision maker atau pembuat keputusannya ada di tangan mereka," ujarnya.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bocorkan Sosok yang Ajak Dirinya Gulingkan AHY dan Kudeta Demokrat
Artikel ini sudah diterbitkan di Galamedia.pikiran-rakyat.com dengan judul Nasib Partai Demokrat di Tangan PDIP, 'Bisa Saja Kelompok AHY Ambrol', Jhoni Allen: Katakanlah 100 Persen
Disebutkan jika AHY akan sulit untuk merebut kembali kursi jabatannya itu. Lebih lanjut, dijabarkan juga mengenai kasus dualism partai yang pernah terjadi.
Beberapa partai seperti PPP, PKB, hingga Golkar menyebut jika kasus dualisme partai yang pernah terjadi malah menguntungkan penggugat dan bukan tergugat.
“Melihat fakta sejarah maka yang memang yang menggugat bukan tergugat. Bisa saja kelompok AHY ambyar dan ambrol,” katanya.
Menurutnya, kunci dari konflik perebutan partai ini juga berada ditangan Presiden dimana Moeldoko merupakan KSP sebagai staf dari presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Ungkap SBY dan AHY Penipu, Marzukie Alie Terima Sebutan Pengkhianat
“Jika Jokowi menghalangi Moeldoko maka bisa buyar harapan Jhoni Allen Marbun dan koleganya,” katanya.
Saat ini Kemenkumham sudah menerima berkas laporan mengenai pengesahan kepengurusan Partai Dmeokrat dari hasil KLb di Sibolangit, Deli serdang, Sumatera Utara.
Pengecekan dokumen akan dilakukan pihak Kemenkumham dengan sangat hati-hati sebagaimana yang dikatakan Yasonna Hamonganan Laoly.
"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham. Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai," ujar Yasonna, Selasa 16 Maret 2021.
Baca Juga: Jusuf Kalla Beri AHY dan Partai Demokrat Dukungan: Perjuangkan Demokrasi dan Rakyat
Ia juga menyebut jika proses pengecekan dokumen itu harus dilakukan amat teliiti dan detail.
"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.***(Dicky Aditya/Galamedia PRMN)
