Network
Seperti yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dan kemudian dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari ANTARA pada Rabu, 17 Maret 2021, anggaran lahan yang dikelola oleh pihak PT Pembangunan Sarana Jaya, merupakan bagian dari APBD.
Baca Juga: Fakta Menarik Jakarta International Stadium: Kandang Baru Persija Kebanggaan Anies Baswedan
Karena hal itu, maka tak mungkin jika ketua hingga anggota banggar tidak mengetahui dan menyetujui hal itu.
Hal itu membuat FITRA menuding jika program rumah DP Rp0 yang sekarang dikasuskan itu merupakan keteledoran DPRD DKI Jakarta.
“Saya mendorong KPK juga memanggil ketua DPRD DKI/ Ketua Banggar (Prasetio Edi Marsudi) untuk dimintai keterangan terkait hal ini,” tegas Misbah Hasan selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA.
Mengenai pendapat Prasetio Edi Marsudi, dirinya sama sekali tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menyangkut pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0 itu.
Baca Juga: Sindir Program Rumah DP Rp0, Ferdinand Hutahaean Semprot Anies Baswedan
Pernyataan itu langsung ditanggapi Misbah Hasan yang memintanya agar membuktikan ucapannya setelah dimintai keterangan oleh KPK nanti.
“Yang jelas, publik ingin mendapatkan informasi mengapa anggaran penyertaan modal untuk pengadaan lahan tersebut disetuju setiap tahun,” tutur Misbah Hasan.
KPK kini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi lahan program rumah DP Rp0 itu.
