Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan jika rencana impor beras yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah tindakan korupsi dalam kebijakan.
Rocky Gerung yang memang dikenal kritis terhadap pemerintah baru-baru ini memberikan pendapatnya mengenai kabar yang beredar jika Pemerintah Indonesia akan melakukan impor beras.
Kebijakan impor beras tersebut sebelumnya ditanggapi oleh Dirut Bulog, Budi Waseso yang mengatakan jika saat ini Bulog masih memiliki stok beras yang berlimpah, sehingga menurutnya impor beras tidak diperlukan.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Tolak Presiden 3 Periode, Rocky Gerung Sebut Jokowi Hanya Pencitraan di Publik Saja
Menanggapi hal ini, Rocky Gerung menyampaikan jika sejatinya permainan semacam ini sudah diketahui oleh pemerintah, bahkan Presiden sekalipun.
“Dari dulu sejak zaman Orde Baru, Bulog ini memang sudah jadi cash cow kekuasaan. Dan selalu dianggap bahwa permainan harga itu sebetulnya bukan ditentukan oleh harga komoditasnya, namun ditentukan oleh kebutuhan kartel dalam negeri,” ujar Rocky Gerung dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari youtube Rocky Gerung Official, Kamis, 18 Maret 2021.
“Sepertinya hal ini yang terulang terus, bahkan di depan mata Presiden. Presiden pasti tau kan permainan ini, tapi ia tau bahwa dia akan dapat bagian entah itu langsung atau tidak langsung,” tegasnya.
Rocky Gerung menyebutkan jika menurutnya, kebijakan beras di Indonesia adalah sumber kenestapaan para Petani.
Menurutnya para Petani tidak pernah bisa menentukan bagaimana dia bisa untung atau sekadar kapan ia harus memulai tanam karena ketidakpastian kebijakan.
“Karena bagaiamanpun kebijakan beras kita menyebabkan kepapaan Petani. Petani jadi tidak bisa memproyeksikan bagaimana mereka untung atau waktu tanam kapan, nanti tiba-tiba stok berlebih, tiba-tiba impor,” ujasnya.
Namun Rocky menyadari jika kebutuhan uang untuk memutar mesin politik memang salah satunya lewat sistim semacam itu.
“Tapi kita tahu bahwa, kebutuhan uang untuk memungkinkan mesin politik bekerja, itu lewat sistim seperti ini.” Tegasnya.
“Jadi ini korupsi di dalam kebijakan sebetulnya,” tutupnya.
Sebelumnya diketahui jika pemerintah berencana akan melakukan impor beras 1 juta ton, sontak kabar tersebut memancing komentar banyak pihak.
Kebijakan impor beras tersebut kemudian ditolak oleh DPR RI setelah adanya rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu.
Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti juga menyatakan permintaannya kepada Presiden dan kementerian terkait untuk mengurungkan hal tersebut, mengingat stok beras dalam negeri masih mencukupi. ***
