Network
RINGTIMES – Presiden Replublik Indonesia, Joko Widodo memberi wewenang terhadap para kepala daerah untuk menyerap anggaran dari pusat dengan maksimal.
Dasarnya, di tahun lalu, lanjut presiden, dana daerah yang mengendap di akun daerah atau rekening kas umum daerah (RKUD) mencapai RP 110 triliun.
Dengan adanya sisa anggaran dengan kisaran angka Rp 110 triliun di bulan Desember 2019 akhir, nilai tersebut sangat besar dan juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri.
“apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat” ujar Presiden.
“Jangan sampai ulangi lagi di tahun 2020!, gede banget angka RP 110 triliun ini. Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu.” Ungkap Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 tersebut juga dihadiri oleh para kepala daerah meliputi gubernur hingga wali kota. pemerintah pusat sudah merealisasikan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang tumbuh lima persen secara year-on-year dengan persentase tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.
Baca Juga: Tips Hemat Kuota Internet untuk Pengguna Android dan iPhone
Presiden berharap, dana yang telah ditransfer ke daerah agar dipergunakan secara maksimal dengan tujuan meningkatkan ekonomi nasional.
"Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita,” ujar Joko Widodo
Ia berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional. "Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita,” katanya.
