Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pemerintah melalui Kementerian Sosial memutuskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 akan berakhir bulan ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan akan memperpanjang BLT dengan besaran yang berbeda.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial, Juliari P Batubara saat menyalurkan BLT di Kantor Pos Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Baca Juga: UPDATE 19 Juni 2020, Positif Covid-19 Bertambah dari Kalipuro dan Kota
"Yang Rp 600.000 cuma sampai Juni ini. Awalnya BLT hanya untuk tiga bulan. Tapi kemudian diperpanjang dengan besaran yang beda," kata Juliari, Jumat 19 Juni 2020.
Juliari menyebut besaran BLT yang akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000 per bulannya. Pengurangan besaran BLT dilakukan setelah PSBB di sejumlah daerah dilonggarkan.
Bantuan stimulus dari pemerintah itu akan disalurkan ke program lain. Tak hanya fokus untuk perlindungan sosial masyarakat.
"Pemerintah akan memakai anggaran yang ada untuk memulihkan ekonomi sektor UMKM atau pemberian insentif pajak," tuturnya.
Berita ini sebelumnya telah terbit di JurnalGarut.com dengan judul BLT Rp 600 Ribu Tak Diperpanjang, Mensos Ganti Dengan Program Lain
Masyarakat dinilai sudah bisa beraktivitas seperti di masa normal. Memasuki fase new normal, masyarakat bisa kembali bekerja dan mencari uang.
"BLT dan bantuan lain hanya untuk tambahan. Soalnya masyarakat sudah bisa kerja dan punya uang lagi," pungkasnya.
Di Kabupaten Garut, Kemensos telah menyalurkan sejumlah program bantuan sosial. Mulai dari BPNT dan PKH dengan total anggaran Rp 500 miliar per tahun.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebut dari 2,7 juta penduduk di Kabupaten Garut, 70 persen di antaranya sudah mendapat bantuan pemerintah.
Baca Juga: Tiongkok Bebaskan Tentara India yang Tertangkap Bentrokan di Lembah Galwan, Ladakh
Pihaknya pun menyambut baik perpanjangan BLT dari pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Perpanjangan BLT ini tentu jadi kabar baik. Tadinya hanya tiga bulan tapi diperpanjang sampai Desember dan bisa mengurangi beban masyarakat," ucap Helmi. ***
