Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui adanya dalang di balik aksi demo massa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pemerintah pun telah meyakini adanya tokoh yang terlibat menggerakkan terhadap aksi para buruh dan pekerja itu.
Tak hanya itu, pemerintah juga meyakini adanya bantuan biaya dan sponsor yang turut ikut melancarkan aksi demonstrasi tersebut.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dalam salah satu program di TV Nasional, Kamis, 8 Oktober 2020 seperti yang dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari laman RRI.
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Airlangga menuturkan jika tokoh di balik peristiwa ini semua memiliki kepribadian dan ego yang sangat besar karena melakukan ini semua disaat pandemi Covid-19 masih menghantui.
Ia juga menambahkan bahwa tokoh besar ini hanya bermain di balik layar dan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah memantau dan tidak segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum jika situasi kian ricuh.
Situasi di tengah pandemi Covid-19 ini pula menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, di mana aksi demonstrasi tersebut melibatkan banyak orang yang berisiko penularan virus mematikan tersebut dengan cepat.
"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," kata Airlangga.
Baca Juga: #JokowiKabur Trending Twitter, Jokowi Dipastikan Tidak Ada di Istana Negara
Menurutnya, aksi demonstrasi seperti ini malah akan memungkinkan risiko penularan Covid-19 semakin luas sehingga akan memperpanjang pemulihan kestabilan ekonomi yang kian memburuk.
"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar), pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," jelas Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa mobilisasi aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja ini sudah dirancang dengan rapi, bahkan ia meyakini sejak sebelum UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.
"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi," ungkapnya.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Timnas Indonesia U-19 vs NK Duhopolje, Jangan Lewatkan di Net TV dan Mola TV
Pemerintah pun mengetahui sejumlah pabrik ikut mengirim utusan karyawan untuk melakukan aksi massa, meski 90 persen pabrik masih tetap beroprasi.
"Memang ada beberapa pabrik 'mengirimkan utusan' karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut 'merasa harus berpartisipasi' dalam kegiatan-kegiatan semacam ini," pungkasnya.***
