RINGTIMES BANYUWANGI- Pencairan JHT akan kembali berpondasi pada aturan sebelumnya. Seperti yang kita tahu baru-baru ini dikabarkan bahwa dana tersebut bisa cair 100% bila buruh sudah menginjak angka 56 tahun.
Aturan baru pencairan JHT tersebut akhirnya mengalami pro dan kontra dari para buruh. Oleh sebab itu Menaker menegaskan bahwa aturan Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku secara efektif.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker pada Kamis, 3 Maret 2022, pencairan JHT akan dikembalikan ke Permenaker lama (No. 19/2015).
Baca Juga: 4 Bansos dari Pemerintah yang Cair Akhir Februari 2022, Salah Satunya JKP
Bapak presiden sendiri menyampaikan arahan supaya tata cara persyaratan dan pembayaran JHT dipermudah. Menindaklanjuti hal tersebut menteri Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa acuan dari aturan yang baru adalah aturan lama yang dipermudah. Sehingga Pemnaker 2022 tidak akan terlepas dari Pemnaker 2015.
Ida menyampaikan bahwa untuk mempercepat revisi, pihaknya kini aktif menampung serap aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Permenaker No.2 Tahun 2022 hingga kini masih ditinjau sebelum dilakukan revisi.
Baca Juga: 4 Bansos yang Akan Cair Diakhir Bulan Februari 2022, Bantuan Tunai Rp600 Ribu
"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" tegas Menaker Ida.
Dengan adanya revisi, diharapkan aturan pencairan JHT akan semakin mempermudah para buruh bukan mempersulitnya.
"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Menaker Ida.
Baca Juga: 3 Bansos dari Pemerintah yang Direncanakan Akan Cair di Bulan Maret 2022 Mendatang, Bagian 1
Sesuai dengan pernyataan Menaker, para buruh saat ini diharapkan untuk menggunakan Pemnaker terdahulu sebagai bahan acuan dalam klaim JHT. Lebih lanjut disampaikan juga bahwa Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK sata ini sudah mulai berlaku.
Program JKP akan memberikan setidaknya 3 manfaat bagi penerima mulai dari uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling seperti dikutip RINGTIMES BANYUWANGI pada laman Kemnaker.
Baca Juga: 4 Bansos dari Pemerintah yang Direncanakan Cair pada Maret 2022, KJP Plus Cair hingga Rp1,8 Juta
"Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" tegas Menaker Ida.
Semoga adanya jamina-jaminan tersebut, seluruh buruh di Indonesia semakin sejahtera.***