Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Penerima bantuan sosial (bansos) yang tak layak diberi karena berasal dari golongan orang kaya kembali mencuat.
Hal tersebut diketahui Menteri Sosial (Mensos) Risma yang menyampaikan jika bentuk rumahnya tak sesuai dengan bantuan yang diterima.
Bahkan Mensos Risma menyampaikan jika rumah dinasnya saja tidak semewah rumah yang dimiliki oknum penerima bansos tersebut.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Cair September 2021, Login cekbansos.kemensos.go.id
Sasaran penerima yang tidak layak diberikan bansos tersebut didapat dari temuan hasil pembaruan data penerima bansos.
Kementerian Sosial sendiri menciptakan sistem pembaruan data setiap sebulan sekali untuk menyatukan sinergi dengan pemerintah daerah.
Mensos Risma menyebut jika hasil data pembaruan menunjukkan penerima bansos tidak tepat dengan sasarannya.
Baca Juga: Banyuwangi Menyediakan Aplikasi Lapor Bansos untuk Warga yang Tidak Terjangkau
“Saya menerbitkan SK (surat keputusan pengesahan data kemiskinan) setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan," ujar Risma.
Tak hanya tidak tepat sasaran, bansos juga ditemukan menemui banyak kendala dan tidak tersalur ke penerima yang layak.
"Saya mendapat laporan tentang bansos yang masih belum tepat sasaran. Ada di Bolaang Mongondow tempo hari di mana kepala desa memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan,” katanya.
Baca Juga: Cara Cek Bansos PPKM di cekbansoskemensos.go,id, Bantuan Uang hingga Beras
Bahkan Mensos Risma menyampaikan jika ia mendapati rumah oknum penerima bansos yang tak layak diberi lebih besr dari rumah dinas yang ditinggalinya.
“Saya juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya," kata Risma.
Dilansir dari PMJ News pada Kamis, 9 September 2021, Mensos Risma menyampaikan jika kerjasama dibutuhkan seluruh pihak termasuk pemerintahan daerah.
Baca Juga: Cara Daftar Bantuan Sosial BPNT Rp600 Ribu Cair Akhir Agustus 2021, Unduh Aplikasi Cek Bansos
Mensos Risma mengharapkan jika proses verifikasi hingga validasi data dari desa dan kelurahan hingga mencapai kabupaten atau kota bisa efektif.***
