Network
RINGTIMES BANYUWANGI - DPRD Banyuwangi didesak mundur dari jabatannya jika dalam 7 hari dari aksi ini belum juga mengirimkan surat tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Cipayung, yang terdiri dari beberapa organisasi eksternal kampus seperti GMNI, HMI dan IMM.
Dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD di atas materai 10.000 dan juga anggotanya itu berisikan tuntutan tuntutan para mahasiswa.
Dana Wijaya salah satu koordinator aksi Cipayung mengatakan bahwa tujuannya untuk mengetahui keseriusan legislatif dalam mengawal tuntutannya.
Baca Juga: Empat Tuntutan Kelompok Mahasiswa Cipayung Diterima DPRD Banyuwangi
"Kalau nanti diingkari maka mereka harus turun, karena sudah tanda tangan di atas materai, maka dari itu harus serius mengawal tuntutan kami dari Cipayung," ungkapnya saat ditemui usai aksi 11 April 2022.
Pihaknya menyebutkan bahwa mempunyai dampak besar karena kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait empat tuntutan tersebut.
"Kita lihat saja, dari mulainya minyak goreng yang hilang dari peredaran, seketika itu muncul dengan harga tinggi, setelah pemerintah ambil sikap untuk mensubsidinya ternyata menghilang lagi, ini jelas permainan mafia minyak tanah," ujar Dana yang menjabat sebagai ketua DPC GMNI itu.
Tak hanya itu, hilangnya peredaran BBM jenis pertalite pun menjadi polemik di masyarakat dikarenakan masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk membeli pertamax.
"Selain migor, kenaikan BBM Jenis pertamax saja jadi polemik dan mempengaruhi bahan pokok lainya yang sekarang mulai naik menjelang hari raya, kenaikan Pertamax dibarengi dengan kelangkaan pertalite, hal itu yang membuat rakyat semakin menjerit, dan kami hadir untuk menuntut keseriusan pemerintah dalam penanganannya," tegasnya.
