Network
BANYUWANGI – Meski bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemkab Banyuwangi menaruh perhatian terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan tanah oleh rakyat di kawasan hutan.
Konflik pemanfaatan tanah oleh rakyat menjadi masalah yang terjadi disetiap daerah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi.
Oleh karena itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di Kantor Kementrian ATR/BPN.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Lambat Atasi Ricuh Pemecatan Perangkat Desa
“Kami baru saja bertemu Pak Sofyan Djalil. Ada 13 bupati dari berbagai daerah sebagai anggota Apkasi. Salah satu fokusnya adalah membahas permasalahan pemanfaatan tanah oleh rakyat di kawasan hutan yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Kami berupaya mencari solusi bersama yang terbaik bagi warga,” kata Bupati Anas, dilansir ringtimes.pikiran-rakyat.com dari banyuwangikab.go.id pada Rabu (12/2/020).
Menurut Anas, konflik pertanahan kerap terjadi karena beberapa hal. Di antaranya karena perbedaan pandangan antara warga yang menempati kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU) dengan BUMN maupun swasta.
“Selama ini warga menuntut kejelasan status hukum atas lahan tersebut kepada pemerintah daerah. Padahal, kewenangan wilayah kehutanan ada di pemerintah pusat. Maka perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat guna penyelesaiannya,” ujarnya.
Pihaknya pun memberikan masukan sebagai alternatif penanganan kepada Kementrian BPN/ATR. Dimulai dengan pendekatan kesejahteraan, penanganan secara manusiawi, pemberian fasilitas tempat tinggal dan pendekatan hukum.
Baca Juga: Tak Hanya Seru-seruan, Tik Tok Juga Bisa Untuk Berbisnis
“Kami memberi masukan tersebut agar penanganan masalah ini mengedepankan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
