Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Dugaan kasus suap perizinan yang melibatkan oknum pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru.
Forum Transparansi Publik (Fortrap) telah mengirim surat permohonan hearing kepada Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, pada Rabu, 1 Juni 2020.
“Kami telah bersurat terkait permohonan hearing yang dijadwalkan pada Selasa, 7 Juli 2020 depan,” jelas Direktur Forum Transparansi Publik, Rosyidi Zein, Rabu.
Baca Juga: LAGU DANGDUT : Lirik Lagu 'Tirani' dari Lesti
Selain Forum Transparansi Publik, lanjutnya, Forum Banyuwangi Transparansi Anggaran dikabarkan juga akan turut serta.
Dalam surat yang dilayangkan ke DPRD Banyuwangi, Forum Transparansi Publik menyatakan tujuan hearing adalah untuk membongkar dugaan permainan pajak reklame, dan banyaknya reklame bodong, serta permaian suap perizinan reklame di Kabupaten Banyuwangi.
“Kami telah mengkaji muncul kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) akibat ulah beberapa oknum DPMTSP Banyuwangi yang membekingi reklame tidak berizin dan melanggar ketentuan zonasi reklame,” jelasnya.
Baca Juga: Terulang Kembali, Wanita Kulit Hitam Dicemooh Hingga Luka Bakar
Selain itu, Forum Transparansi Publik menerima pengaduan dari beberapa pemohon perizinan yang pernah “diperas” untuk memuluskan proses izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin pemasangan reklame.
Dalam hearing nanti, Forum Transparansi Publik siap membeber bukti-bukti berupa rekaman percakapan, rekaman video, dan bukti penyerahan sejumlah uang yang berkaitan dengan dugaan suap perizinan di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.
