RINGTIMES BANYUWANGI – Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan yang banyak mendapat sorotan ketika dalam acara Ombudsman RI, dia menyatakan agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.
Pernyataan yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik lantaran selama ini banyak dari masyarakat takut menyuarakan kritik akibat adanya UU ITE yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai pasal karet.
Setelah banyak muncul pro kontra terkait permintaan kritik oleh pemerintah tersebut, kali ini giliran mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) yang memberikan tanggapan.
Menurut Jusuf Kalla yang biasa disapa JK tersebut, pernyataan Presiden untuk meminta masyarakat lebih aktif menkritik pemerintah itu memunculkan bannyak pro krontra dan pertanyaan.
Bagaimana tidak, menurutnya akan banyak kalangan masyarakat yang akan bertanya-tanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berujung dengan panggilan Polisi.
Hal ini tentu diketahui oleh berbagai pihak diakibatkan oleh pasal karet pada UU ITE yang kerap menjadi senjata untuk memolisikan seseorang yang dengan vokal memberikan kritik kepada pemarintah.
Baca Juga: Terapkan Micro Lockdown, Jokowi Sebut Buat Apa Lockdown Seluruh Kota
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengatakan silakan kritik pemerintah, tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” ujar Jusuf Kalla seperti yang dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari pernyataannya di Mimbar Demokrasi Kebangsaan di PKSTV pada Jumat, 12 Februari 2021.
Dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar oleh fraksi PKS secara virtual tersebut, ia juga banyak menyinggung tentang sistem demokrasi di Indonesia yang menurutnya harus tetap seimbang.
"Sistem kita demokrasi memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas, harus balancing, check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya," ujar Jusuf Kalla.
Baca Juga: Isu BEM Indonesia Gelar Aksi Pelengseran Presiden Jokowi, Diklaim Dilangsungkan Serentak Besok
Jusuf Kalla yang sempat menjadi Wakil Presiden RI untuk mendampingi Presiden Jokowi di periode sebelumnya tersebut juga menambahkan jika partai PKS sebagai partai yang berdiri di sebrang pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan tersebut dengan tetap memberikan kritik kepada pemerintahan.
"PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu punya kewajiban untuk melaksanakan kritik itu, agar terjadi kontrol kepada pemerintahan. Tanpa kontrol pemerintahan, demokrasi tidak berjalan," tutup Jusuf Kalla. ***