RINGTIMES BANYUWANGI – Pemerintah baru-baru ini diketahui telah resmi menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang beberapa waktu lalu.
Kongres tersebut sebelumnya diketahui telah memunculkan nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Penolakan ini diketahui lantaran kubu KLB Partai Demokrat Deliserdang yang diketuai KSP Moeldoko tidak mampu melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Arief Munandar Singgung Moeldoko: Ngopi-ngopi berbuah KLB, Cuma Moeldoko yang Mampu
Baca Juga: Andi Arief Minta Kader PD Waspada: Moeldoko Main Gila, Akan Rebut Kantor DPP Demokrat
Kepastian penolakan pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly pada sebuah konferensi pers virtual.
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Youtube Pusdatin pada Rabu, 31 Maret 2021.
Menurut keterangan Yasonna Laoly beberapa dokumen yang gagal dilengkapi oleh kubu KLB Deliserdang adalah soal DPC, DPD, hingga surat mandat yang ternyata belum ada.
Baca Juga: Moeldoko Angkat Bicara Terkait Tuduhan AHY, Sebut Dirinya Berpegang Teguh pada Pancasila
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Moeldoko, AHY: KSP Moeldoko Sudah Keluar Dari Akal Sehat
Oleh sebab itu, Yasonna Laoly mengataan jika Pemerintah menolak permohonan hasil KLB di Deliserdang.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.
Sementara itu seperti diketahui sebelumnya pada Minggu, 28 Maret 2021, Moeldoko untuk pertama kalinya buka suara perihal alasannya mau menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.
Dirinya sebelumnya menyampaikan jika saat ini telah terjadi perubahan arah demokrasi di internal Partai Demokrat.
Selain itu Moeldoko juga menyampaikan jika saat ini sedang terjadi sebuah situasi khusus dalam dunia politik di Indonesia.
Dirinya menyebutkan, jika keputusannya untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB bukan sekadar untuk menyelamatkan Partai Demokrat saja, tapi juga untuk Bangsa dan Negara. ***