RINGTIMES BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Brat, Asep Wahyuwijaya alias AW memberikan pandangannya terkait prahara yang terjadi di dalam partai dia bernaung.
Asep Wayuwijaya meminta agar pelaku politik menjaga adab da tata karma dalam kehidupan bangsa dan bernegara.
Menurut Asep Wahyuwijaya, penolakan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
Dengan demikian, perseteruan di dalam Partai Demokrat tersebut nampaknya mulai menemui titik terang.
Baca Juga: Teroris di Mabes Polri Gunakan Air Soft Gun, Deddy Corbuzier: Tak Akan Mati Bila Ditembak
Baca Juga: Mabes Polri Diserang Teroris Wanita Simpatisan ISIS, Deddy Corbuzier: Itu Adalah Tindakan Bodoh
Ia menyebut bahwa apa yang dialami Partai Demokrat merupakan pelajaran bagi seluruh pihak yang berada dalam lingkaran perpolitikan nasional.
“Insya Allah memberikan pelajaran yang amat baik bagi semua pihak. Kepada siapapun, jangan coba-coba menjadi begal. Jaga adab dan tata krama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikira-Rakyat.com dengan judul Kubu AHY Menang Dimata Hukum, DPD Partai Demokrat: Jangan Coba-Coba Menjadi Begal
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 1 April 2021, ia bersyukur karena pemerintah telah jeli dan mengedepankan kaidah hukum lantaran telah membuat keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat Moeldoko melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Mabes Polri Diserang Teroris Wanita Simpatisan ISIS, Deddy Corbuzier: Itu Adalah Tindakan Bodoh
Baca Juga: Raffi Ahmad Beli Klub Sepakbola, Biayanya Capai Milyaran Rupiah
Baca Juga: Febri Diansyah Tanggapi Soal KLB yang Ditolak Pemerintah, Netizen: Punya Malu Harusnya Mundur
“Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala yang telah dikerjakan pemerintah dengan semestinya,” ucapnya.
Asep Wahyuwijaya alias AW menilai bahwa keputusan Kemenkumham tersebut menjadi preseden positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia bahkan ia menyebut Partai Demokrat versi KLB sebagai begal politik.
“Saya menafsirkan bahwa sikap pemerintah yang secara tegas dan terang benderang menolak hasil KLB abal-abal di Deli Serdang. Sesungguhnya itu merupakan pernyataan diam-diam dari pemerintah atas forum di Deli Serdang itu merupakan pertemuan para begal politik,” katanya.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Sementara itu, selama kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat berlangsung, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mengancam akan melaporkan pihak yang mengaku-ngaku kader dari Jawa Barat yang mendukung dan mengikuti KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.***(Mutia Yuantisya/Pikiran-rakyat.com)