RINGTIMES BANYUWANGI – Ditolaknya hasil KLB kubu Moeldoko oleh Kemenkumhan membawa titik terang atas polemik soal kepemimpiann dalam Partai Demokrat.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan hasil KLB kubu Moeldoko ditolak.
Hal tersebut tentunya mebuat kejelasan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat masih diketuai oleh AHY.
Selain itu, Yasonna juga mengatakan dari keputusan itu, membuat kubu KLB Demokrat Deli Serdang tidak lagi bisa mengajukan gugatan.
Baca Juga: Kunjungi Kediaman Celine, Inul Daratista Temukan Fakta Mengejutkan Soal Stefan William
Baca Juga: Ulang Tahun Tanpa Stefan William, Harapan Celine Evangelista: Jika Masih Berjodoh Maka Dekatkan
Namun terkait hasil putusan tersebut, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) menyarankan petinggi Partai Demokrat untuk minta maaf kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu tentunya ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebagaimana dikatakan Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, di Lebak, Banten, Sabtu, 3 April 2021.
“Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang,” kata Setia Budhi.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Koruptor Sjamsul Nursalim, Rocky Gerung: Ini Mega April Mop
Baca Juga: Disaksikan Jokowi Serta Prabowo, Atta Halilinrar Mengaku Dibuat Semakin Grogi
Baca Juga: Nikahan Atta Dihadiri Pemimpin Negara, Andi Khomeini Sebut Tidak Mau Lagi Edukasi Covid
Ia menyatakan bahwa, SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum PD lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi kepada Presiden Jokowi.
Karena sebelumnya, SBY dan AHY menuduh kekisruhan dan konflik PD, karena adanya campur tangan Istana dan membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Di sisi lain, AHY menyampaikan dalam ceramah dan pidato ke publik secara terang-terangan bahwa KLB itu mendorong menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Artikel ini sebelumnya telah tebrit di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Sempat Tuding Pemerintah Ikut dalam Kudeta, Pengamat: Berharap SBY-AHY Legowo Minta Maaf kepada Jokowi
Bahkan, telah diberitakan pula pada awal munculnya isu kudeta kepada AHY, dirinya langsung mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.
Akan tetapi, tuduhan-tuduhan seperti itu bisa di patahkan dengan keputusan Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Maka dari itu, Setia Budhi menyatakan bahwa hal ini berarti dari sisi pemerintah sudah berjalan independen dan ‘undertake’, tanpa campur tangan atas konflik di tubuh partai berlambang mercy itu.
“Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan,” kata Harits.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa selain memohon maaf, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.
Di samping itu juga, demokrasi pada Pemerintahan Jokowi sangat baik dibandingkan era SBY. Sebab, kata dia, pada era Presiden SBY juga banyak KLB-KLB pada partai lain.
Menurutnya permohonan maaf itu, merupakan bentuk pendewasaan dan pendidikan politik terhadap publik.
Karena AHY sebelumnya membangun narasi-narasi tendensius, juga menyatakan tingkat demokrasi menurun sampai Pemerintahan Jokowi zalim dengan mengintervensi Partai Demokrat.
Padahal, Setia Budhi menyatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri tidak mengetahui kekisruhan di tubuh Partai Demokrat itu.
“Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY,” kata Setia Budhi.***(Nurul Khadijah/Pikiran-Rakyat.com)