RINGTIMES BANYUWANGI – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menilai isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bangkit lagi adalah narasi yang didengungkan oleh para pendukung komunis.
Tokoh Muhammadiyah tersebut menilai ungkapan PKI tidak bangkit lagi sengaja digaungkan untuk meninabobokkan para tokoh dan masyarakat agar tidak lagi membahas soal ancaman PKI.
“Saya tahu terakhir ini banyak narasi, termasuk para cendikiawan, tak terkecuali cendikiawan muslim yang memberikan argumen ‘tidak mungkin komunisme akan bangkit, tidak mungkin PKI akan bangkit. PKI, komunisme sudah mati,” ungkap Din Syamsuddin, seperti dilansir dari hajinews.id.
Baca Juga: Dituding Tidak Perhatian dengan Aurel dan Azriel, Krisdayanti Unggah Bukti Percakapan
Dalam diskusi daring ‘Komunisme dan Arogansi Oligarki Dibalik RUU Haluan Ideologi Pancasila’, Sabtu (6/6/2020), Din menyatakan mengetahui bahwa argumen semacam itu diembuskan oleh pendukung komunisme dan PKI dalam rangka meninabobokkan masyarakat agar lengah.
Din menekankan, komunisme sebagai isme atau ideologi tidak mudah untuk dibunuh, bahkan akan terus tumbuh.
Ideologi komunis akan tumbuh dari generasi ke genarasi. Terlebih lagi jika ideologi itu dalam perjalanan sejarah pernah mengalami antraksi yang fatal.
Baca Juga: Video 8 Rumah Mendadak Raib, Pertanda Kiamat dalam Surat Al-Zalzalah?
“Apalagi dalam perjalanan sejarah ideologi tersebut mengalami kefatalan, antraksi yang fatal, terutama ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan kudeta umpamanya, dan kemudian terkalahkan, dibasmikan, terberantaskan, maka secara psikologis sangat mungkin pada diri generasi penerus menyimpan dendam dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk balas dendam,” terang Din.
Lebih lanjut Din mengingatkan agar semua pihak tidak lengah dan harus waspada terhadap setiap ideologi yang bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan nilai nilai dasar ke-Indonesia-an yakni Pancasila dan UUD 1945.
“Sebuah ideologi akan mudah tersebar jika ada dukungan politik, dukungan negara,” tegasnya.
Baca Juga: Tak Kunjung Pulang Usai Pamit ke ATM, Syifa Hilang Sejak Rabu 3 Juni
Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab Center (HRS Center) menyatakan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP).
Pernyataan ini disampaikan setelah HRS Center setelah melakukan kajian ilmiah secara intensif dan mendalam. Berbagai permasalahan ditemui baik ditinjau dari aspek filosofis, historis maupun yuridis.
“Kesemuanya itu sangat terkait dengan masa depan kemandirian, keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),” kata Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan dalam keterangan persnya, Jumat (5/6/2020).
Baca Juga: Dalam Mengatasi Osteoporosis Ada 5 Suplemen Yang Dapat dikonsumsi
Menurut HRS Center, RUU-HIP mengandung kesesatan berpikir. Karena RUU-HIP menggunakan nomenklatur ’ideologi’. Padahal sidang BPUPKI menekankan pada dasar filsafat negara (philosofische grondslag).
“Penyempitan terhadap kedudukan Pancasila sebatas ideologi tidak dapat diterima secara akademis dan tentunya a-historis,” ujar Abdul Chair. **