RINGTIMES BANYUWANGI- Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibawah pimpinan Edhy Prabowo telah tersorot publik karena adanya pemberian izin kembali untuk ekspor benih lobster.
Sesuai sorotan publik, salah satunya pendahulu Edhy Prabowo ialah Susi Pudjiastuti yang pernah membuat kebijakan tidak boleh mengekspor benih lobster.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Persatuan Nelayan Nasional, Hadi Suprapto, yang mempelesetkan akronim nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi Gelindra (Gerakan Lobster Indonesia Raya).
Baca Juga: Warna Ungu Identik dengan Janda? Simak Fakta Sebenarnya Terkait Warna Ungu
Dikutip dari RRI oleh RINGTIMES BANYUWANGI, pelesetan nama ini merujuk pada polemik perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster oleh Menteri KKP, Edhy Prabowo, kepada kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengannya di partai.
Edhy Prabowo diketahui merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang kini masuk dalam jajaran partai pendukung pemerintah.
"Bisnis benih lobster telah menjadi, Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Dan membuat Gerindra jadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," kata Hadi dalam keterangan pers pada Selasa, 7 Juli 2020.
Hadi menjelaskan, bisnis benih lobster menjadi ladang rente karena banyak sekali kader Gerindra menikmati kemudahan dari Menteri KKP.
Artikel ini sebelumnya telah terbit dengan judul Edhy Prabowo Izinkan Ekspor Benih Lobster, Nelayan Pelesetkan Nama Gerindra
"Pemberian kuota ekspor benih lobster oleh Menteri KKP kepada sejumlah perusahaan milik kader Gerindra menunjukkan nepotisme dan kolusi yang kuat," duganya.
Tidak hanya mengkritik Edhy Prabowo, Hadi menilai, Calon Presiden di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, yang kini menjadi Menteri Pertahanan, juga seolah-olah menutup mata.
"Jadi, Prabowo sepertinya tutup mata. Tidak sesuai dengan pernyataannya dan sikapnya untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber-sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat," ucap Hadi.
Padahal, menurut dia, untung nelayan sangatlah kecil. Kesejahteraannya pun belum tentu terjamin.
Baca Juga: Cari Smartphone dengan Budget Lebih? Cek 6 Smartphone RAM 8 GB Terbaik
"Bohong besar saja kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan pada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP. Tidak kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto," kata Hadi.
"Untungnya Jokowi yang kepilih lagi. Jokowi jadi contoh tidak ada satu keluarganya pun yang mendapatkan kemudahan berbisnis dadakan dari kebijakan-kebijakannya," ucap Hadi.
Sebelumnya, Menteri KKP, Edhy Prabowo, mengungkapkan, kini ada 31 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI kemarin, Edhy membantah kementeriannya menerbitkan izin secara tidak transparan, bahkan menguntungkan pihak tertentu. Ditegaskan, izin yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Ingin Memiliki Anak Sholeh dan Sholeha? Berikut Tips dan Cara Mengasuh Anak Mulai Bayi
“Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi,” ucap Edhy dengan tegas.
Edhy juga mengklaim, keputusan pembukaan izin ekspor benih lobster adalah untuk memfasilitasi nelayan yang sehari-hari bekerja untuk menangkap benih.***( M Bayu Pratama/pikiran rakyat depok)