RINGTIMES BANYUWANGI – Terkait soal demo penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law yang berakhir ricuh menjadi sorotan dari banyak pihak.
Muncul kabar membuat banyak spekulasi adanya massa demo yang dibayar saat aksi penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
Seorang Kader PDIP yakni Dewi Tanjung dengan lantang menuding Partai Demokrat turut membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Secara terang-terangan Dewi Tanjung menulis bahwa Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalang dari demo yang berujung ricuh saat penolakan RUU Cipta Kerja.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Zonajakarta.om dengan judul Sebut SBY Bayar Orang Demo, Dewi Tanjung: Anakmu Gagal Jadi Menteri, Kau Buat Gaduh Negara Ini
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri adalah salah satu alasan tudingan tersebut.
"SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya.
Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini.
Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yg kau lakukan selama ini kepada bangsa ini.
Baca Juga: 3 Perkara Buruk yang Sering Terjadi Setelah Menikah
Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY," tulis akun @DTanjung15 pada 9 Oktober 2020 seperti dikutip Zonajakarta.com.
Dewi Tanjung sendiri mengaku tak gentar meski diancam akan disomasi oleh partai Demokrat atas cuitannya tersebut.
"Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY
Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu.
Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Series di Netflix Oktober 2020, Siapin Popcorn Kamu!
Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh," tulis akun @DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.
Sebelumnya, dikutip zonajakarta.com dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menegaskan jika demonstrasi ini tidak dibiayai dan dirancang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulisnya.
***(Lusi Nafisa/Zona Jakarta)