Network
RINGTIMESBANYUWANGI - Kemajuan perkembangan teknologi mendorong semua orang berlomba-lomba memanfaatkan layanan berbasis elektronik atau digital.
Munculnya banyak aplikasi berguna menunjang kebutuhan setiap orang memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya.
Istilahnya sekarang hidup menjadi lebih praktis karena dimana saja setiap orang memang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
Baca Juga: Lima Merchant ShopeePay Terbaru Minggu ini Siap Dukung Hobi Kamu
Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, dimana tahun 2020 lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
Transformasi digital ini juga berkembang untuk sertifikat tanah, hal ini juga dapat dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.
Melalui peraturan tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara elektronik.
Baca Juga: Ini 3 Titik Lokasi Tanah Hibah dari Pemkab Untuk Polresta Banyuwangi
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com melalui website atrbpn.go.id Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN pada Jumat 5 februari 2021.
Kepala Biro Humas menambahkan bahwa pada tahun ini akan memberlakukan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini merupakan bukti transformasi digital yang dilakukan untuk Kementerian ATR/BPN.
"Datanya sudah terintegrasi secara elektronik, fisiknya juga terintegrasi secara elektronik. Nanti cara kerjanya, masyarakat harus membuat email dan mengaktifkan email tersebut serta diinfokan kepada kantor pertanahan, apabila ingin membuat sertifikat elektronik. Jika sertifikat tanah elektronik sudah jadi, akan dikirim melalui email tersebut," ungkap Yulia Jaya Nirmawati.
Baca Juga: China Selamatkan 11 Penambang yang Terjebak Selama 14 Hari di Bawah Tanah Usai Ledakan
Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk mengatur dan mengelola administrasi pertanahan.
Permasalahan yang dihadapi selama ini adanya kasus sertifikat tanah ganda, yang akhirnya mengakibatkan sengketa pertanahan. Kepala Biro Humas mengatakan hadirnya sertifikat elektronik ini dapat menjadi solusi atas permasalahan tadi.
"Sertifikat elektronik ini dapat dipastikan tidak ada lagi sertifikat tanah ganda karena semuanya sudah tersistem secara elektronik. Bisa dapat dengan mudah terdeteksi," kata Kepala Biro Humas.
Baca Juga: Mencekam, Massa Demo Omnibus Law Rusak Fasilitas Umum dan Penuhi Stasiun Bawah Tanah
Banyak keuntungan atas integrasi dari sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik. Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa sertifikat elektronik ini akan mengurangi interaksi antara pemohon dengan kantor pertanahan.
"Sertifikat elektronik ini juga akan menjamin kepastian hukum sehingga dapat meminimalkan pemalsuan dan duplikasi, serta mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan, yang disebabkan oleh misinformasi. Sertifikat elektronik juga akan meningkatkan registering property dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business negara kita," ungkap Yulia Jaya Nirmawati.
Yulia Jaya Nirmawati kmenegaskan bahwa Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat, melainkan sertifikat analog yang dipegang oleh masyarakat dapat diajukan menjadi sertifikat elektronik.
"Jadi, tidak akan ditarik oleh kantor pertanahan. Pemberlakuan sertifikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap pada tahun 2021 dan keduanya, baik sertifikat analog dan sertifikat elektronik diakui keduanya oleh Kementerian ATR/BPN," tutup Kepala Biro Humas.***
