Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan yang banyak mendapat sorotan ketika dalam acara Ombudsman RI, dia menyatakan agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.
Pernyataan yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik lantaran selama ini banyak dari masyarakat takut menyuarakan kritik akibat adanya UU ITE yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai pasal karet.
Setelah banyak muncul pro kontra terkait permintaan kritik oleh pemerintah tersebut, kali ini giliran mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) yang memberikan tanggapan.
Menurut Jusuf Kalla yang biasa disapa JK tersebut, pernyataan Presiden untuk meminta masyarakat lebih aktif menkritik pemerintah itu memunculkan bannyak pro krontra dan pertanyaan.
Bagaimana tidak, menurutnya akan banyak kalangan masyarakat yang akan bertanya-tanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berujung dengan panggilan Polisi.
Hal ini tentu diketahui oleh berbagai pihak diakibatkan oleh pasal karet pada UU ITE yang kerap menjadi senjata untuk memolisikan seseorang yang dengan vokal memberikan kritik kepada pemarintah.
Baca Juga: Terapkan Micro Lockdown, Jokowi Sebut Buat Apa Lockdown Seluruh Kota
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengatakan silakan kritik pemerintah, tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” ujar Jusuf Kalla seperti yang dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari pernyataannya di Mimbar Demokrasi Kebangsaan di PKSTV pada Jumat, 12 Februari 2021.
Dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar oleh fraksi PKS secara virtual tersebut, ia juga banyak menyinggung tentang sistem demokrasi di Indonesia yang menurutnya harus tetap seimbang.
