Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa mengeluarkan maklumat dengan Nomor: 08/II/2021 guna untuk menyikapi kasus kerumunan massa pada Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sikki NTT, pada tanggal 23 Februari 2021.
KAMI menyebutkan dalam maklumat tersebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (recht staat), yang tidak mengenal adanya diskriminasi, juga double standard demi hukum dan keadilan, yang berlaku sama (equality before the law) untuk semua warga negaranya.
Mengenai kasus kerumumunan Jokowi tersebut, KAMI menyampaikan sikap mereka yang tertuang ke dalam beberapa poin yang ada dalam maklumat berikut, sebagaimana dilansir Ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran-rakyat.com pada Jumat 26 Februari 2021.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
1. Bahwa sengaja atau tidak sengaja adanya indikasi kuat bahwa Presiden telah melanggar UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Menular, UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
2. Bahwa ketika Presiden bertemu dengan sekelompok masyarakat NTT, dengan sengaja berhenti dan muncul di atap kendaraannya untuk menyapa dan membagi souvenir kepada masyarakat.
Seperti yang terlihat pada beberapa video, padahal perbuatan Presiden tersebut sangat disadari akan menimbulkan kerumunan massa.
Baca Juga: Laporan Kerumunan Jokowi Ditolak, Suryo Prabowo Sebut Nanti Malah Berujung Kecewa
Dengan jumlah massa yang sangat banyak, dengan jarak yang sangat rapat, bahkan terlihat kerumunan masyarakat tersebut ada yang tidak menggunakan masker.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-rakyat.com dengan judul Sikapi Kerumunan Jokowi di NTT, KAMI Se-Jawa Keluarkan Maklumat
