Network
“Dia diduga usul Perpres miras di wilayah-wilayah Kristen,” ucap Natalius Pigai masih dalam cuitan yang sama.
Seiring pernyataan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua pun sudah meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres itu kembali.
“Kami minta presiden mencabut investasi minuman keras di Papua,” ucap anggota DPD Filep Wamafma sebagaimana dikutip dari laman antaranews.com.
Seperti yang pernah diterbitkan sebelumnya dalam Tasikmalaya.com dengan artikel yang berjudul Sebut Ada Pejabat Mengaku ‘Asli Papua’ Usulkan Industri Miras, Natalius Pigai: Kasihan Jokowi Tertipu!
“Berdasarkan Perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun domestik," sambung Filep Wamafma.
Alih-alih mendapatkan kestabilan ekonomi dengan adanya industri di Papua dan membuka lowongan kerja, Filep Wamafma sebut jika perizinan industri miras di Papua justru akan membuat tindak kejahatan di Papua semakin meningkat.
Baca Juga: Soal Saham Miras, Ferdinand Hutahaean Sebut Jakarta Banyak Alkohol yang Jadi Tempat Mesum
Baca Juga: Kepemimpinan AHY Diisukan Miring Usai Pecat 7 Kader Partai Demokrat, Begini Kata Dede Yusuf
“Soal perizinan minuman keras yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi menunjukan bahwa tidak konsisten menyelesaikan persoalan Papua,” tutur Filep Wamafma.
“Apa artinya pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh gereja selalu mengingatkan bahwa minuman keras itu menjadi haram di Papua,” tambah Filep Wamafma.
