Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Soal pernyataan politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul terkait akan disahkannya Moeldoko sebagai pimpinan baru Demokrat, Wakil Sektertaris Jendral Parta Demokrat, Jansen Sitindaon buka suara.
Jansen Sitindaon merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana caranya hasil KLB tersebut disahkan oleh Menkumham, padahal beberapa syarat pelaksanaan KLB saja tidak terpenuhi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @jansen_jsp, Minggu 14 Maret 2021 sebagai tanggapan dari cuitan Ruhut Sitompul sebelumnya.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Disebut Jadi Biang Kerok Kudeta, Anggota DPR Minta Moeldoko Mohon Maaf dan Mundur dari Demokrat
“Gimana coba KLB ilegal abal-abal mau disahkan. Orang syarat formalnya saja satupun tak terpenuhi,” tulis Jansen Sitindaon.
“Kalau tadi 50 porsen DPC dan DPD datang – walau belum sesuai AD ART – masih agak mendinglah disebut KLB. Akhirnya sang jenderal jadi ngoi-ngopi beneran di Sibolangit,” lajut Jansen.
Diketahui, bahwa Ruhut Sitompul merupakan salah satu pihak yang mendukung terpilihnya KSP Moledoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB.
Baca Juga: Ternyata Nadya Pernah Jadi Haters Jokowi, Kaesang Disarankan untuk Putuskan Hubungan
Baca Juga: Bukan Billy, Pria Ini Unggah Foto Bersama Amanda Manopo: Jenguk Kesayangan yang Lagi Padat Syuting
Baca Juga: Dituduh Akan Bakar Ibukota, Prabowo Subianto: Kalau Saya Penjahat, Seharusnya Saya Ditangkap dong
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Mantrasukabumi.com dengan judul Tanggapi Cuitan Ruhut Sitompul, Jansen Sitindaon: Akhirnya Jendral Ngopi-ngopi di Sibolangit
Sebelumnya, Ruhut Sitompul pernah mengatakan bahwa kudeta yang terjadi di Demokrat adalah karma. Ia juga mengatakan bahwa KLB Demokrat akan disahkan oleh Menkumham.
Pernyataan tersebut Ruhut Sitompul sampaikan dalam akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul, Minggu 14 Maret 2021.
“Aku yakin Ketua Umum PD hasil KLB Sibolangit Bapak Moeldoko di syahkan Bapak Yasona Menteri Hukum dan HAM MERDEKA,” tulis Ruhut Sitompul.
Ruhut menyebut bahwa kelompok AHY dangkal akan wawasan politik, sehingga harus menggunakan Jasa Hukum Banbang Widjojanto.
"Dangkalnya wawasan politik Kelompok AHY menggunakan Jasa Hukum Bambang Widjojanto yang kerjanya nembak kiri kanan tidak pernah fokus membela pemberi kuasa dan akhirnya gatot gagal total," tulis Ruhut.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat yang resmi, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah melaporkan penggagas acara KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pelaporan yang dilakukan AHY dibantu dengan 23 pengacara. Ke 13 pengacara tersebut dipimpim oleh Bambang Widjojanto.
Akan hal ini, Ruhut Sitompul pun menyebut bahwa Bambang Widjojanto dangkal wawasan politik.***(Umam Ismail/Mantra Sukabumi)
