Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang tengah memanas di dalam dunia politik, kini mendapatkan solusi dari mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan menawarkan bikin partai baru atau ke pengadilan.
Diketahui, KLB yang dilakukan oleh Moeldoko dan kelompoknya ini telah menyebabkan perpecahan di dalam Partai Demokrat.
Jusuf Kalla memaparkan bahwa perpecahan partai politik tidak hanya terjadi pada Partai Demokrat saat ini, tetapi juga pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang.
Sejak era reformasi 1998, Jusuf Kalla mengungkapkan ada beberapa perpecahan partai politik yang sudah pernah terjadi sebelum polemik KLB Demokrat.
Baca Juga: Diisukan Jadi Presiden 3 Periode, Jokowi: Tidak Ada Niat, Jangan Buat Kegaduhan
Baca Juga: Polemik KLB Demokrat Belum Usai, Anggota DPR Ucap Janji Setia kepada AHY
Pertama, PDI yang pecah hingga melahirkan PDI Perjuangan saat jaman Megawati Soekarnoputri.
Kedua, Golkar yang pada saat itu melahirkan PKPI. Ketiga, PKS yang pecah lalu melahirkan Partai Gelora.
Keempat, PAN yang pendirinya Amien Rais mendirikan Partai Umat, serta PKB dan PPP yang juga pernah pecah.
Melalui sebuah acara yang mengundang dirinya sebagai narasumber, Jusuf Kalla mengungkapkan ada beberapa solusi untuk mengatasi partai yang mengalami konflik internal.
Baca Juga: Murka Atas Tindakan Moeldoko, Gatot Nurmantyo Sebut Kehormatan TNI Akan Hancur
Baca Juga: Dituding Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru, Amien Rais
“Memang kalau suatu partai itu mengalami masalah, konflik internal, maka ada beberapa (solusi) pilihan berdasarkan pengalaman,” kata Jusuf Kalla saat menjadi salah seorang narasumber Catatan Demokrasi, TV One, Selasa malam, 16 Maret 2021.
Menurut pengalaman Jusuf Kalla, pilihan solusi yang dirinya tawarkan kepada Partai Demokrat yaitu dengan bikin partai baru atau ke pengadilan.
“Demokrat kita tidak tau, apa yang entah nanti mau dibikin, itu terserahlah. Tapi solusinya (bikin) partai baru atau ke Pengadilan,” ujar Jusuf Kalla.
Selain memberikan solusi tersebut, Jusuf Kalla mengingatkan kepada pemerintah harus bersikap netral terhadap partai politik dengan melakukan tindakan atau penegakan hukum yang sesuai mekanisme dan aturan yang ada.
Baca Juga: Akhir Drama Kaesang dan Ibunda Felicia Tissue: Saya Tak Menginginkan Popularitas!
Baca Juga: Tak Merasa Ditaksir Kaesang, Jessica Mila Justru Merasa Cukup Takjub
“Pemerintah harus netral, dan menjalankan betul-batul aturan undang-undang yang ada. Dan tentu juga sesuai dengan AD ART partai itu sendiri,” ujarnya.
Pilihan solusi terakhir yang ditawarkan oleh Jusuf Kalla atas polemik KLB Demokrat yaitu kompromi dan berdamai.
“Nah terakhir bisa kompromi, berdamai, seperti yang terjadi pada Golkar dulu Agung, Ical dan sekarang ini di PPP Djan Faridz dan Suharso Manoarfa,” tambahnya.
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul “Tawarkan Solusi Kisruh Partai Demokrat, Jusuf Kalla Sarankan AHY Buat Partai Baru?”
Baca Juga: Ungkap Negara Dalam Kondisi Genting, Rocky Gerung: Indonesia Dekati Titik Otoritarianisme
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menjalin silaturahmi ke Jusuf Kalla (JK) pada Minggu, 14 Maret 2021.
AHY mengucapkan terima kasih saat melakukan silaturahmi atas kesediaan Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat.
Bahkan AHY juga mengungkapkan terkait hubungan sejarah politik antara Partai Demokrat dengan Jusuf Kalla adalah sangat baik, apalagi pernah mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY,” kata AHY.
Baca Juga: Sebut KLB Demokrat Sebagai Makar, Ardy Mbalembout: Itu Terorisme Politik
Baca Juga: Tak Setujui Tindakan Moeldoko di KLB, Megawati Sebut Itu Bunuh Diri Politik
Tak hanya itu, AHY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat telah sejak lama menjadi mitra strategis Partai Golkar.
“Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum. Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.
AHY pun mengaku, kedatangannya ke kediaman Jusuf Kalla untuk membicarakan masalah sosial dan politik yang terjadi di Indonesia.
“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” ujar AHY.
Baca Juga: Sindir Perubahan Mahfud MD, Amien Rais: Jadi The Wrong Man For The Wrong Job
Baca Juga: Doakan Anies Baswedan Naik Jabatan, Rupanya Pria ini Tak Kenali Wajah Gubernur DKI
Sementara itu, Jusuf Kalla berpesan bahwa regenerasi di partai politik merupakan hal terpenting.
Bahkan Jusuf Kalla mengamini, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY memberikan contoh yang baik dalam membangun regenerasi partai.
“Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” ucap Jusuf Kalla.
Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, Jusuf Kalla berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar soal Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.***(Dicky Aditya/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)
